Bisnis.com, BANDUNG — Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memilih memundurkan jadwal operasi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati ke Juni 2018.
Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya bersikap realistis target mundur ini diambil usai pihaknya melihat langsung proses perkembangan pembangunan sisi darat dan udara. "Tadinya kita berharap bisa selesai Februari atau Maret. Tapi kalau lihat fisik sekarang ini mungkin kira-kira Juni [2018],” katanya di Desa Kertajati, Kertajati, Majalengka, Jumat (24/2/2017).
Keputusan ini diambil setelah pihaknya menggelar pertemuan dengan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Bupati Majalengka Sutrisno dan pihak PT BIJB.
Menurutnya, masih ada beberapa hal yang harus dibenahi terutama terkait konektifitas antara bandara dan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). “Kami nanti akan ke Kementerian BUMN untuk memastikan [tol] bisa terjadi,” tuturnya.
Selain itu, di lapangan ada persoalan pembebasan lahan yang disepakati akan dituntaskan oleh Pemprov Jabar selama satu tahun ini. Peruntukan tanah ini untuk menambah target lahan bandara seluas 1.800 hektar, sementara saat ini baru tercapai sekitar 1000 hektar. “Terutama kesepakatan kita untuk menetapkan 2018 pertengahan ini bisa dioperasikan,” ujarnya.
Budi menilai fisibilitas bandara harus matang terutama kaitannya dengan tol dan industri pendukung agar pada saat beroperasi berfungsi dengan baik. Operasional pada Juni 2018 diharapkan pesawat berbadan besar seperti Boeing 777 bisa mendarat. “Kalau soft opening Januari bisa, fasilitas besar itu butuh trial. Dari Februari kita ujicoba operasi sampai kita memperpanjang landasan,”tuturnya.
Saat ini, pihaknya menargetkan anggaran sekitar Rp250 miliar bisa menuntaskan pembangunan sisi udara yang memiliki panjang landasan pacu 2.500 meter. Rencananya Kemenhub akan kembali menggelontorkan anggaran pada 2018 untuk memperpanjang landasan mencapai 3.000 meter. “Menurut saya tidak lama, yang lama itu pembebasan tanah. Kalau bangunnya saya pikir nggak lebih dari 3 tahun,” paparnya.
Presiden Joko Widodo sendiri menurutnya sudah meminta pihaknya mengawal pembangunan Bandara Kertajati agar bisa beroperasi pada 2018. Namun karena ini proyek besar, dia mengaku anggaran dari pemerintah tidak bisa mengucur sekaligus. Karena itu dia memuji PT BIJB dan Pemprov Jabar yang mencari skema pembiayaan sisi darat denggan menggandeng pihak di luar pemerintah.
Dimana kerjasama antara Pemerintah dan swasta menggunakan sistem "convertible bond", yaitu dana investasi yang telah dikeluarkan investor swasta yang menggarap proyek pembangunan bandara, nantinya dapat dijual kembali kepada BUMN pengelola bandara.
"Pemda Jabar sangat berinisiatif dan bertanggung jawab agar ini berjalan dengan baik. Saya apresiasi bahwa ini merupakan pola kerjasama yang baik antara pemerintah pusat (APBN), Pemerintah Daerah (APBD), dan swasta," ujarnya.
Menhub meminta pula agar faktor "Safety, Security dan Services" sangat diperhatikan, mengingat bandara Kertajati adalah bandara bertaraf internasional yang menuntut terpenuhinya ketiga faktor tersebut dengan baik.
Budi memaparkan dari hasil studi pihaknya saat di AP II terlihat ada kebutuhan sarana penerbangan dari kawasan timur Jawa Barar khususnya untuk umroh. "Ternyata mayoritas mereka yang umroh terbang dari Soekarno-Hatta itu dari sini. Jadi saya berharap pertengahan 2018 itu bisa [mendarat] 777," tegasnya.
Di tempat yang sama, Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra memastikan pembangunan sisi darat yang dikerjakan pihaknya terbagi dalam tiga paket. Paket pertama, yaitu pekerjaan infrastruktur dengan target penyelesaian Juli 2017. “Paket kedua, yaitu terminal utama penumpang dengan target penyelesaian November 2017. Paket ketiga, yaitu bangunan penunjang operasional dengan target penyelesaian Agustus 2017,” paparnya.
Adapun untuk paket tiga, PT Waskita yang ditunjuk dipercaya untuk mengerjakan sarana penunjang lainnya seperti pembangunan terminal cargo. Sementara untuk tahap awal pengoperasiannya, BIJB akan membangun terminal penumpang seluas 96.000 m2. "Dari keseluruhan saat ini pengerjaan [sisi darat] mencapai 32%,” ujarnya.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan bisa memahami terkait dimundurkannya jadwal operasional Bandara tersebut. Menurutnya Pemprov tetap akan melakukan kewajiban membebaskan sisa lahan untuk bandara dengan mengakomodir dana pembebasan lahan pada APBD Perubahan 2017. “Kalau belum terselesaikan, nanti di APBD 2018 kita selesaikan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
