Bisnis.com, JAKARTA - Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan mengingatkan warga ibu kota untuk mewaspadai praktik politik uang dan jangan mau terpengaruh dengan hal tersebut karena setiap warga harus memiliki harga diri untuk menolaknya.
"Kita punya harga diri maka itu kita tidak bisa dirupiahkan, apalagi didolarkan," kata Anies dalam rilis di Jakarta, Senin (6/2/2017).
Untuk itu, calon yang diusung PKS-Gerindra itu mengajak warga untuk menolak segala bentuk politik uang yang biasanya ada pada saat Pilkada.
Anies mengingatkan bahwa jumlah uang yang ditawarkan oleh berbagai pihak dinilai tidak akan mengubah masa depan Jakarta dan masyarakatnya secara keseluruhan.
---------------------------------------------------------
BACA
PILKADA DKI: Tensi Politik Dinilai Mulai Tak Ideal, Anies-Sandi Tutup Kampanye Akbar
PILGUB DKI 2017 : KPU DKI Laporkan Akun Penyebar âHoaxâ ke Polisi
PILGUB DKI 2017: Pelanggar Ketentuan Minggu Tenang Bakal Ditindak
PILKADA DKI 2017: Elektabilitas Ahok Naik Karena Petahana
----------------------------------------------------------
Dia menegaskan bahwa perubahan akan tercapai bila masyarakat memilih pemimpin yang menawarkan masa depan.
Sebelumnya, Komisi III DPR mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah karena dugaan politik uang sangat kuat agar seorang menang dalam kontestasi tersebut, kata Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan.
"Semua daerah, dugaan politik uang sangat kuat seperti di kampung saya, Bupati terpilih bisa menghabiskan dana Rp30 miliar," kata Trimedya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (18/1).
Dia juga menduga pasti ada pihak yang menjadi operator dalam praktik politik uang sehingga dirinya meminta KPK memantau pelaksanaan Pilkada serentak 2017 karena dinilai cukup rawan terjadinya politik uang.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengemukakan, pihaknya menginginkan agar politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah dihilangkan, salah satunya dengan usulan institusi itu untuk meningkatkan dana bantuan bagi partai politik.
"Misalnya, mau menjadi Bupati bisa menghabiskan dana Rp20-25 miliar. Bayangkan kalau yang bersangkutan dapat uang itu dari hasil utang, pasti dia main proyek untuk mengembalikan utangnya tersebut," kata Alexander usai menghadiri Rapat Kerja Komisi III DPR, di Jakarta, Rabu (18/1).
Dia mengatakan ketika dana bantuan bagi parpol ditingkatkan maka seorang yang ingin menjadi kepala daerah tidak perlu mengeluarkan dana besar karena semua dana kampanye dibiayai parpol pendukung.
Langkah itu menurut dia diharapkan untuk mendapatkan pemimpin yang berintegritas dan tidak menyalah gunakan jabatannya untuk kepentingan mengembalikan utang politiknya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel