Kabar24.com, JAKARTA - Pilkada membuka peluang bagi terjadinya perubahan figur politik lokal.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menyatakan penyelenggaraan pilkada merupakan momentum untuk meperbaharui figur politik lokal untuk membenahi kondisi demokrasi di Tanah Air.
"Pilkada esensinya adalah momentum untuk memperbaharui figur-figur politik lokal dengan platform politik yang bisa direalisasikan dan memperluas ruang partisipasi warga," kata Haris Azhar dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (23/1/2017).
Menurut Haris, energi dan konsentrasi banyak warga saat ini tersedot situasi Pilkada Jakarta, yang ditambah dengan beberapa bumbu politik lokal khas perkotaan.
Padahal, ujar dia, seharusnya bila lebih sensitif maka ada banyak karakteristik politik lokal yang layak untuk diperhatikan.
"Bahkan dalam derajat tertentu, kita harus benar-benar memerhatikan situasi politik di banyak wilayah di Indonesia. Mengingat karakteristik politik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak dan juga politik memiliki relasi yang sangat kuat dengan kualitas penegakan HAM di Indonesia," katanya.
Untuk itu, ia mengingatkan agar pilkada dapat diarahkan untuk memperluas kapasitas institusi demokratis, dengan calon pemimpin setidaknya mampu menonjolkan pesan partisipasi politik, representasi politik, bagaimana proses pengambilan keputusan diambil, serta memperkuat agenda HAM.
Dia mengungkapkan, dalam temuan Kontras, ukuran-ukuran yang telah disebutkan tersebut dinilai masih jauh dari program-program kandidat pasangan yang bisa diikuti dengan saksama oleh warga.
"Di Kabupaten Pati sebagai contoh kami mendengar tidak banyak informasi yang bisa diikuti warga. Desas-desus cenderung menguat perihal monopoli politik dan dana pencalonan. Minimnya informasi dan sosialisasi juga menguat terjadi di Jayapura. Meski harapan warga cukup tinggi untuk mendapatkan keberlanjutan infrastruktur, tapi akibat KPU yang kurang gesit memberikan sosialisasi proses pilkada, suksesi politik ini tidak banyak tersosialisasikan," katanya.
Pelanggaran HAM
Belum lagi, menurut Haris, sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terkait dengan konteks masyarakat hukum adat, seperti perampasan tanah, perbaikan infrastruktur yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, adalah hal-hal pokok yang luput diperhatikan.
Koordinator Kontras juga mengkhawatirkan dengan keterlibatan yang begitu luas namun tidak terukur atas pengamanan-pengamanan sepanjang sosialisasi pilkada oleh KPU yang melibatkan struktur aparat TNI dan Polri di sejumlah daerah.
Haris juga memerhatikan bahwa debat publik terbuka adalah hal yang baru, namun tidak pernah dimulai di daerah-daerah.
Kontras juga menginginkan pilkada dapat meningkatkan kualitas layanan publik yang amat terkait dengan akses pembangunan, seperti penyediaan layanan pendidikan, rumah layak, pangan dan air, layanan sosial.
"Menghadirkan layanan publik yang baik juga harus membawa semangat partisipasi, nondiskriminasi atau kesetaraan, perlindungan dan tentu saja akuntabilitas," kata Haris Azhar.
Selain itu, ujar dia, figur pemimpin yang baik memiliki prioritas pada sisi penegakan hukum dan ketersediaan akses keadilan kepada siapa saja.
Koordinator Kontras mengingatkan bahwa pemerintahan daerah adalah garda terdepan untuk memajukan dan melindungi HAM.
"Realisasi dari instrumen-instrumen HAM internasional akan sangat terukur dari kemampuan pemerintahan-pemerintahan daerah untuk mampu mengembangkan kebijakan di tingkat lokal yang inovatif, efektif namun juga bisa memberikan kepastian kepada para warga untuk terlibat dalam setiap proses pengambil kebijakan secara sadar, setara dan juga menghadirkan warga yang berdaya untuk mengakses pendidikan, ekonomi, sosial ekspresi politik dan kebebasan-kebebasan fundamental lainnya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
