Kabar24.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri meminta pemerintah menjamin kerahasiaan soal Ujian Nasional dan kesahihan hasilnya menyusul akan dijalankannya ujian tersebut tahun depan.
“Kalau UN tetap dilaksanakan berarti pemerintah harus memastikan bahwa soal tidak bocor," kata Fikri kepada wartawan, Rabu (21/12/2016). Sebelumnya pemerintah memutuskan tetap menyelenggarakan UN setelah sebelumnya sempat adanya wacana moratorium yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
Politisi F-PKS itu mengingatkan bahwa UN terakhir diwarnai pemberitaan bocornya soal. Bahkan, banyak oknum yang memperjualbelikan soal maupun jawaban UN lewat berbagai jalur.
“Termasuk yang ditengarai ada beberapa sekolah yang untuk soal tertentu dikerjakan oleh gurunya, karena memang materi pelajarannya belum diajarkan kepada siswa. Harus ada solusi,” tegas Fikri.
Kemudian, permasalahan lain yang harus dibenahi, ujar Fikri, yakni longgarnya pengawasan UN di beberapa daerah. Pengawas meninggalkan ruang kelas atau membiarkan peserta ujian menggunakan telepon seluler untuk bertukar jawaban UN, ujarnya.
“Khusus untuk ujian nasional berbasis komputer (UNBK), problematika kekurangan sarana komputer di sekolah yang menyelenggarakannya juga harus sudah diatasi,” ujarnya.
Fikri juga mengkritisi wacana moratorium yang dicetuskan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy beberapa waktu lalu. Dia meminta adanya pembenahan sistem pengambilan keputusan yang lebih bijak dari pemerintah.
“Sehingga, tidak terkesan 'mempermainkan' guru, siswa, sekolah dan orang tua murid seperti dalam kasus menunggu kepastian keputusan pelaksanaan UN,” ujar Fikri.
Hasil Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu memutuskan tetap menyelenggarakan UN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel