Bisnis.com, SAMARINDA - Pemprov Kaltim optimalkan pola kerjasama dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan membangun Kaltim tidak harus menggunakan APBD maupun APBN. Namun dapat dilakukan dengan pola kerjasama Public Private Partnership (PPP) bisa memanfaatkan potensi besar yang dimiliki Perusda dan BUMD dalam menuntaskan berbagai proyek pembangunan yang direncanakan.
"Hal Ini sebagai upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan," ujarnya seperti yang dikutip, Senin (5/12/2016).
Menurut Awang, pola kerjasama pemerintah – swasta melalui pola Public Private Partnership yang telah diterapkan Pemprov Kaltim selama ini diakui cukup berhasil mendorong percepatan pembangunan proyek strategis Kaltim.
Sebagai contoh pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda dan pembangunan Bandara APT Pranoto Sungai Siring Samarinda.
"Bila pelaksanaan kegiatannya hanya mengandalkan APBD dipastikan progresnya tidak optimal," katanya.
Terlebih lagi, saat ini Kaltim tengah mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, Kawasan Industri Bontang dan Kawasan Industri Kariangau dan Buluminung sehingga ketiga kawasan strategis tersebut bisa dimanfaatkan oleh Perusda maupun BUMD
"Pengusaha-pengusaha di Kaltim harus mampu dan memanfatkan peluang usaha di daerah, khususnya pada tiga kawasan strategis yang sekarang sedang dalam pembangunan dan pengembangan yaitu Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, Kawasan Industri Bontang dan Kawasan Industri Kariangau dan Buluminung," kata Awang
Dengan sejumlah potensi yang ada, Kaltim terus berusaha menggerakkan iklim investasi yang lebih baik sehingga mampu menyerap masuknya modal dalam negeri dan investasi asing sebanyak mungkin.
Pengembangan klaster industri di beberapa daerah menjadi peluang investasi yang bisa dipromosikan kepada penanam modal baik dari luar maupun dalam negeri.
"Pengembangan klaster industri ini menjadi fokus kita kedepan guna membenahi pengelolaan SDA. Artinya, kita akan terus melakukan hilirisasi industri dengan berbagai nilai tambahnya, sehingga kita tidak sekedar menjual dan mengekspor komoditas ekstraktif atau primer, dan peluang tersebut harus bisa dimanfaatkan pera pengusaha di Kaltim," tutur Awang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
