Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan dukungan penuh terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perang melawan korupsi dan pembentukan sistem antirasuah yang efektif.
Hal itu ditekankan oleh Kepala Negara saat saat memberikan sambutan dalam pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) Tahun 2016 di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Kamis (1/12/2016).
Presiden menyatakan segala daya upaya pemberantasan korupsi harus terus ditegakkan, mengingat Indonesia masih bercokol pada peringkat ke-88 dari Indeks Persepsi Korupsi.
Dari catatannya, hingga kini sebanyak 122 anggota DPR dan DPRD, 25 menteri atau kepala lembaga, 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan walikota, 130 pejabat eselon I sampai eselon III, serta 14 hakim dipenjara karena kasus tindak pidana korupsi.
Meskipun begitu, tuturnya, hal tersebut bukanlah hal yang patut dibanggakan. "Jangan diberikan tepuk tangan untuk ini. Menurut saya, semakin sedikit yang dipenjara itu artinya kita semakin berhasil mencegah dan memberantas korupsi," kata Jokowi.
Guna melakukan penegakan hukum dan pencegahan terhadap korupsi, Presiden Joko Widodo mendukung penuh penguatan KPK. Selain itu, dia juga meminta adanya sinergi yang baik antara KPK dan aparat penegak hukum lainnya.
Kepala Negara menyatakan telah memerintahkan untuk melakukan reformasi internal di internal institusi kejaksaan dan kepolisian agar menghasilkan para penegak hukum yang profesional.
"Saya mendukung penuh penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian. Agar pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif dan tidak berjalan sendiri-sendiri, Kepolisian dan Kejaksaan Agung harus memperkuat sinergi dengan KPK," ujarnya.
Terhadap kenyataan dengan masih banyak ditindaknya para koruptor di Indonesia, hal tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum selama ini ternyata belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi para koruptor. Meski demikian, Presiden meminta seluruh pihak untuk tidak patah semangat.
"Kita harus bekerja lebih keras lagi, lebih komprehensif, dan lebih terintegrasi. Jangkauan pemberantasan korupsi pun harus mulai dari hulu sampai hilir," tekan Presiden.
Presiden mengemukakan sasaran utama dalam upaya pemberantasan korupsi adalah membaiknya pelayanan publik di Indonesia. Perlu diakui, lanjutnya, korupsi merupakan salah satu permasalahan besar yang menyebabkan terganggunya sistem pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Prestasinya adalah kalau sistem pemerintahan kita semua berjalan dengan efektif. Kalau kita lihat memang dari indeks daya saing kita, problem besar kita sebenarnya ada tiga. Yang pertama yang berkaitan dengan korupsi. Yang kedua yang berkaitan dengan inefisiensi birokrasi kita. Yang ketiga berkaitan dengan ketertinggalan infrastruktur kita. Tiga hal besar ini memang yang harus kita atasi bersama-sama," terang Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden antara lain Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto serta sejumlah menteri anggota Kabinet Kerja lainnya, seperti Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Ketua KPK Agus Rahardjo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
