Kabar24.com, JAKARTA--Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Polri, Pemerintah Provinsi dan Polda Sumatera Selatan menyosialisasikan pedoman kerja mengenai jaminan keamanan berinvestasi di provinsi tersebut.
Melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, disebutkan kegiatan yang digelar di Palembang, Rabu, itu dihadiri oleh antara lain Gubernur Sumatera Selatan, perwakilan Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Mabes Polri.
Turut hadir pula para Bupati/Wali Kota di Provinsi Sumatera Selatan, para Kapolres, Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP)Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, Asosiasi perusahaan di Provinsi Sumatera Selatan, serta perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan.
Dengan sosialisasi tersebut diharapkan Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan, para Kapolres/Kapolresta di Sumatera Selatan, para Kepala BPM-PTSP Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, dapat melakukan pertemuan berkala dan koordinasi yang lebih baik untuk dapat meningkatkan rasa aman berinvestasi dalam upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Selain itu perusahaan-perusahaan penanam modal yang berinvestasi di Sumatera Selatan dapat melakukan komunikasi dan membahas berbagai permasalahan yang mereka hadapi pada waktu merealisasikan investasinya, sehingga perusahaan merasa nyaman dalam berinvestasi di Sumatera Selatan.
"Dengan adanya kerja sama dan koordinasi antara BKPM dan Kepolisian RI, serta koordinasi yang lebih erat dengan Pempriv dan Polda Sumatera Selatan, diharapkan target realisasi investasi PMDN dan PMA tahun 2016 sebesar Rp594,8 trilliun dan tahun 2017 sebesar Rp678,8 trilliun akan dapat tercapai," kata Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis.
BKPM dan Polri sebelumnya telah menandatangani pedoman kerja pada 19 September lalu yang berisi tentang koordinasi lerlindungan dan keamanan bagi dunia usaha untuk mendukung kegiatan investasi di Indonesia.
Pedoman kerja ini merupakan petunjuk bagi kedua instansi untuk dapat saling membantu guna menggairahkan iklim investasi di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
