Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemendagri: Tinggal 7,6 Juta Penduduk Belum Rekam Data

Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di seluruh Indonesia melancarkan aksi jemput bola di berbagai pusat keramaian guna memenuhi target perekaman data kependudukan untuk KTP Elektronik.
Petugas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) melakukan pencetakan KTP Elektronik (E-KTP) di kantor Dukcapil Kota Tangsel, Serpong, Tangerang Selatan, Banten/Antara
Petugas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) melakukan pencetakan KTP Elektronik (E-KTP) di kantor Dukcapil Kota Tangsel, Serpong, Tangerang Selatan, Banten/Antara

Kabar24.com, JAKARTA— Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di seluruh Indonesia melancarkan aksi jemput bola di berbagai pusat keramaian guna memenuhi target perekaman data kependudukan untuk KTP Elektronik.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan jajaran Dukcapil juga sedang giat melakukan pembenahan sistem antrian dan pemangkasan persyaratan yang tidak perlu dengan pengantar RT/RW.

Per pertengahan November 2016, perekaman KTP-el tercatat telah menembus 95,8% hanya tersisa 4,2% setara sekitar 7,6 juta penduduk di seluruh Indonesia yang belum merekam data kependudukan.

Adapun, langkah jemput bola dilakukan melalui di berbagai kampus, sekolah, mall, perkantoran, sampai ke tingkat RT/RW. “Masyarakat cukup membawa Kartu Keluarga, kemudian berbondong bondong melakukan perekaman,” ungkap Zudan melalui siaran pers, Minggu (20/11/2016).

Zudan menjelaskan tidak tersedianya blanko KTP-el di berbagai daerah karena kegagalan lelang akibat tidak adanya perusahaan yang memenuhi syarat administratif dan uji teknis dalam pelelangan blanko KTP-el sebanyak 8 juta keping.

“Lelang memang gagal, tapi tidak terlalu berpengaruh pada minat masyarakat untuk merekam data mereka di lokasi terdekat,” katanya.

Ditjen Dukcapil, lanjutnya, akan melakukan proses lelang pengadaan blanko KTP-el Anggaran 2017 lebih cepat atau Pra-DIPA, sehingga diharapkan bulan Januari 2017 blanko sudah tersedia.

“Saya sudah membuat surat ke daerah sebagai pengumuman saya ke para Kepala Dinas Dukcapil untuk akuntabilitas, dan memberikan kepastian hukum agar para Kadis bisa menempelkan di papan pengumuman. Kami berharap masyarakat memaklumi kondisi yang terjadi,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Arys Aditya
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper