Kabar24.com, LONDON - Inggris sedang berupaya menahan guncangan demi bertahannya Inggris Raya pasca-Brexit.
Pemerintah Inggris, Rabu (9/11/2016), menawarkan untuk membagi informasi dengan Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara saat mereka mencoba untuk mendapatkan posisi negosiasi umum untuk meninggalkan Uni Eropa, sembari mempertahankan Inggris Raya yang terkena guncangan.
Komitmen itu menyasar terutama kepada pemerintah Skotlandia, meskipun para pemerintah lain juga ingin terlibat dalam pembentukan ikatan masa depan negara itu dengan Uni Eropa setelah Inggris memutuskan untuk meninggalkan blok tersebut pada 23 Juni.
Perdana Menteri Theresa May ingin memulai negosiasi dua tahun itu paling lambat pada akhir Maret, merencanakan proses pengunduran diri dari rekan perdagangan terbesar Inggris.
Menteri Brexit David Davis akan menemui lawan bicaranya dari negara-negara konstituensi Inggris Raya di London, dan menawarkan untuk berbagi analisa sejumlah isu besar dan mengundang kontribusi yang akan membantu membentuk posisi negosiasi pemerintah.
"Saya ingin memastikan arus informasi penting yang bebas dan terpercaya di antara seluruh pihak yang terlibat," Davis mengatakan dalam sebuah pernyataan.
"Jadi kami meminta para pemerintah untuk memberikan analisis mereka kepada kami yang akan membantu membentuk prioritas negosiasi kami dengan Uni Eropa, dan kami akan membagikan pemikiran terbaru kami".
Pernyataan itu tidak menjelaskan analisis macam apa yang akan dibagikan oleh pemerintah, atau apa yang mereka minta dari lainnya. Davis akan menyorot bagaimana "sektor kunci" akan berperan penting dalam negosiasi Brexit, ujarnya.
Meskipun 52% warga Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa, sebanyak 62% mayoritas di Skotlandia memilih untuk tetap berada di dalamnya, mempertegang persekutuan lama antara London dan Edinburgh yang telah ada selama tiga abad. Wales, seperti Inggris, memilih untuk keluar dan Irlandia Utara memilih untuk tetap tinggal.
Pada Selasa, Skotlandia mengatakan bahwa mereka akan mendukung para pengkampanye yang mencoba memaksa pemerintah Inggris untuk mencari persetujuan parlemen untuk memulai proses Brexit.
Pemimpin Skotlandia, Nicola Sturgeon, sejauh ini mengkritik keras pendekatan pemerintah, menyebutnya kacau. Ia juga menilai pertemuan sebelumnya yang bertujuan untuk menyepakati posisi negosiasi umum sebagai "membuat frustrasi".
Sturgeon yakin jika pengadilan akan memutuskan bahwa proses itu memerlukan keputusan parlemen, parlemen Skotlandia juga harus terlibat.
Pemerintah Inggris yang ada di London menolak perlunya persetujuan dari pihak Skotlandia, mengatakan bahwa itu hanya merupakan sebuah mandat untuk mengeluarkan hasil keseluruhan referendun, namun para menteri berkeinginan untuk menghindari konfrontasi langsung yang akan memicu pemungutan suara kemerdekaan lainnya di Skotlandia.
Skotlandia memilih untuk tidak keluar dalam referendum 2014.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
