Kabar24.com, KUPANG - Risiko tinggi menanti anggota TNI yang tidak netral selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang Brigjen TNI Heri Wiranto akan memecat anggotanya yang terlibat langsung atau tidak netral saat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 2017.
"Beberapa waktu lalu saya dan Kapolda NTT bersama semua Danrem dan Kapolda se-Indonesia bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas soal netralitas TNI serta Polri," katanya saat ditemui di Kupang, Rabu (26/10/2016).
Hal ini disampaikannya berkaitan dengan sikap netral TNI dan Polri khususnya di wilayah NTT menjelang Pilkada serentak 2017 yang akan dilaksanakan oleh tiga Kabupaten/Kota di NTT yakni Kota Kupang, Flores Timur serta Kabupaten Lembata.
Dari pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Presiden meminta agar TNI dan Polri netral dan menjaga sistem demokrasi Indonesia yang saat ini telah dinilai dewasa.
Oleh karena itu, kenetralan berbagai pihak khususnya institusi pemerintahan harus dijaga sehingga demokrasi yang selama ini dijaga tetap berjalan dengan baik.
"Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo juga justru meminta kepada setiap anggota TNI untuk tidak terjebak dengan berbagai politik praktis dan tidak boleh terlibat atau berhubungan dengan salah satu pasangan calon," ujarnya.
Sebab, katanya, netralitas TNI menjadi taruhannya. Tugas TNI adalah menjaga keamanan wilayah tempat bertugas. Jika masih ada yang terlibat maka masyarakat akan bingung dan tidak tahu akan berlindung ke mana.
Ditemui terpisah, Kapolda NTT Brigjen Pol E Widyo Sunaryo juga mengatakan hal yang sama. Ia menegaskan akan memecat siapa pun anggotanya yang tidak netral saat Pilkada serentak 2017.
"Kalau Presiden saja sudah meminta netralitas TNI Polri dalam pilkada maka hal ini akan menjadi konsen saya, jika ada yang terlibat akan diberikan hukum yang keras kalau perlu akan di pecat dari jabatannya," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
