Kabar24.com, KUPANG -Media buying atau praktik membeli berita diprediksi terjadi menjelang dan selama Pilkada Serentak 2017.
Pakar Komunikasi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Prof. Dr Alo Liliweri meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memantau berbagai pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik jelang Pilkada 2017 serentak.
"Saat ini siapa pun calon pemimpin daerah yang mempunyai banyak uang, maka sudah pasti ia akan membeli media tersebut untuk memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan programnya," katanya saat ditemui di Kupang, Rabu (26/10/2016).
Hal ini disampaikan Alo berkaitan dengan adanya pernyataan dari Dewan Pers yang menyatakan bahwa independensi pers saat ini terancam oleh intervensi pemilik modal. Hal ini kemudian berakibat pada kepentingan publik dikorbankan dibandingkan kepentingan pemilik modal.
Kasus yang seperti itu menurut Alo bukan baru pertama kali terjadi di Indonesia, melainkan sudah ada sejak awal kemerdekaan Indonesia yang pada saat ini media cetak sangat mendominasi.
"Berbagai kasus saat pemilihan Presiden kita, beberapa media justru saling serang, yang berakibat pada banyaknya masyarakat kita yang bingung dengan hasil perhitungan," tuturnya.
Oleh karena itu, saat-saat seperti itulah media harus bisa menunjukan independensinya untuk berani menolak, jika tidak maka masyarakat akan menjadi korban.
Ia tidak mempersalahkan pemilik modal menggandeng media dalam rangka mengkampanyekan program-programnya, sebab itu tidak bertentangan dengan UU. Namun yang diperhatikan adalah bagaimana media yang ditunjuk mengemas program-program tersebut agar tidak berdampak pada menjatuhkan pihak lain.
KPI sendiri menurutnya harus lebih tegas dalam memantau setiap pemberitaan yang ada di Media Cetak dan elektronik.
Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, awal tahun 2016, Prof Bagir Manan yang saat itu masih menjabat Ketua Dewan Pers mengatakan bahwa Independensi pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang menjadi harapan rakyat untuk mengungkap kebenaran kini terancam karena kepentingan ekonomi pemilik media yang lebih menonjol.
"Kepentingan pemilik media di luar nilai-nilai luhur profesi kewartawanan juga ikut menggerus independensi kehidupan pers," ujarnya.
Sebagai informasi, pada Rabu (23/3/2016) Yosep Adi Prasetyo terpilih menjadi Ketua Dewan Pers periode 2016-2019 menggantikan Bagir Manan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
