Kabar24.com, MEDAN—Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Dokter Umum Indonesia Sumatra Utara kembali menggelar aksi protes penerapan program studi Dokter Layanan Primer (DLP). Adapun, aksi ini dilakukan dalam rangka hari ulang tahun IDI yang jatuh pada hari ini (24/10/2016).
Aksi protes ini dilakukan di depan kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro. Ketua PDUI Sumut Dedi Irawan mengatakan, sebelumnya, mereka sudah banyak menggelar aksi serupa. Namun, hingga saat ini belum mendapatkan respon dari pemerintah pusat, terutama Kementrian Kesehatan.
“Aksi ini juga digelar di seluruh Indonesia. Dengan penerapan program studi DLP tersebut, pemerintah seperti memberi kasta kepada dokter umum. Ini memang pilihan, tapi bukan solusi. Tambahan pendidikan DLP memberatkan dari sisi waktu dan biaya,” papar Dedi, Senin (24/10/2016).
Hal senada dikemukakan Pengurus IDI Sumut Chairani. Dia menilai penerapan program studi DLP bukan merupakan solusi untuk menekan jumlah pasien yang dirujuk ke rumah sakit. Adapun, yang diperlukan adalah penyediaan peralatan kesehatan.
Sebelumnya, IDI dan PDUI Sumut telah mengajukan petisi menolak pendidikan DLP. Kedua lembaga merekomendasikan kurikulum DLP dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan yang sudah ada, atau di jenjang S2. Adapun, pendidikan DLP yang tercantum dalam UU No.20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran tersebut, menggunakan biaya pribadi.
Selain itu, kedua lembaga juga merekomendasikan pendidikan DLP dimasukkan ke COntinuum Professional Development (CPD).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
