Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Masyarakat Riau Diminta Aktif Berantas Pungli

Pemerintah Provinsi Riau meminta partisipasi aktif dari masyarakat daerah itu untuk menghapus praktik pungli sesuai instruksi Presiden Jokowi.
Ilustrasi/greekreporter.com
Ilustrasi/greekreporter.com

Kabar24.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau meminta partisipasi aktif dari masyarakat daerah itu untuk menghapus praktik pungli sesuai instruksi Presiden Jokowi.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan, peran masyarakat dalam memberantas pungli sangat dibutuhkan, sehingga pelayanan publik bisa bebas dari masalah tersebut.

"Kami minta peran masyarakat untuk aktif mengawasi dan melaporkan bila ada praktik pungli di pemprov," katanya akhir pekan lalu.

Masyarakat, kata Ahmad, bisa menjalankan peran pengawasannya dengan melapoorkan praktik pungli, sehingga pelayanan yang bersih dan andal dapat diwujudkan.

Memang pemda memiliki standard sendiri dalam penindakan pelanggaran atau praktik pungli, tetapi masih perlu dibantu dengan pengawasan langsung oleh publik.

Upaya ini menurut dia, perlu dilakukan, karena bila praktik pungli tetap berlanjut, tentu tidak sejalan dengan visi pemprov yang ingin melakukan perbaikan pelayanan publik dan reformasi birokrasi dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi.

"Kami tidak ingin upaya reformasi birokrasi yang didengungkan pemprov dengan slogan Riau Go IT harus tercemar dengan praktik pungli ini," katanya.

Masyarakat yang menemukan adanya tindakan pungli oleh pejabat atau aparatur pemerintahan di Riau, Ahmad meminta untuk langsung melaporkan ke unit yang sudah ada di setiap satuan kerja.

Sebelumnya Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Masperi menegaskan untuk memberantas pungli di satuan kerja tersebut.

"Pungli akan disikat semua, sesuai instruksi Presiden Jokowi dan Gubernur Riau untuk membersihkan praktik pungli di pemerintahan," katanya di Pekanbaru, Rabu (19/10/2016).

Pemprov Riau kata Masperi serius menjalankan arahan presiden dan gubernur untuk menciptakan pelayanan publik yang bersih dari pungli.

Bahkan pihaknya juga siap membawa jurnalis untuk meliput langsung ke Dispenda sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

Di sisi lain Pemkot Pekanbaru tengah menyiapkan draft atau rancangan layanan pengaduan pungli yang dilakukan aparatur pemerintahan di lingkungan pemda tersebut.

Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi menjelaskan pihaknya mendukung instruksi Presiden Jokowi untuk memberantas pungli.

"Kami juga akan mengkaji apakah perlu dibentuk tim penindakan pungli, bila diperlukan untuk efektifitas program berantas pungli ini," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper