Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap berita yang mengandung provokasi.
"Jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita yang tidak jelas. Jadi mari kita ciptakan kampanye damai. Pilkada itu kan rutin setiap lima tahun sekali, masyarakat juga sudah terbiasa, jadi berikanlah kebebasan kepada setiap warga negara untuk menentukan pilihannya," kata Djarot ketika menghadiri acara Reuni Akbar Alumnus Universitas Brawijaya di Ancol, Jakarta, Sabtu (22/102016) malam.
"Saling hormat-menghormati, mari kita saling toleransi satu sama lain, kita mungkin berbeda-beda pilihan, tetapi yang menuju pada satu kesatuan untuk bisa kita semua menciptakan Jakarta yang betul-betul aman dan damai." "Ini Ibu Kota Negara, jadi saya titip betul pada warga masyarakat untuk tetap menjaga tali silahturahim di antara kita semua, toleransi satu sama lain," tutur Djarot.
Hal ini terkait dengan maraknya pemberitaan yang menyudutkan salah satu pasangan Calon Gubernur DKI yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat yang mengarah pada pemberitaan suku ras, agama, dan antargolongan (SARA).
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie juga berharap agar petinggi politik ikut meredakan kekisruhan Pemilihan Kepala Daerah 2017 yang digelar serentak di Indonesia.
"Idelanya para pemimpin negeri harus menenangkan rakyat yang sedang marah," ujar Jimly.
Pernyataan Jimly merujuk sikap masyarakat terhadap dugaan penistaan agama yang menyeret petahana Pilkada DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Selain pemimpin negara dan petinggi politik, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebutkan Polri harus mengendailan agar kemarahan masyarakat tidak meluas.
Jimly berharap rakyat lebih konsen mempersiapkan diri memilih kepala daerah yang tepat dengan aman dan cerdas.
Menurut Jimly, pasangan calon kepala daerah masih memiliki waktu untuk menyampaikan visi dan misi, serta menarik simpatik masyarakat.
Jimly juga berpesan agar seluruh pihak berpijak kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 agar saling menghargai, serta menghormati antarkelompok.
Terkait penanganan kasus dugaan penistaan agama, Jimly menyatakan penyidik Polri lebih baik menunda proses hukum agar pilkada berlangsung damai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
