Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemdikbud Imbau Pemda Jemput Bola Penyaluran Kartu Pintar

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengimbau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk proaktif dan melakukan jemput bola. Hal tersebut dilakukan agar KIP dapat cepat sampai ke Rumah Tangga Sasaran (RTS).
Warga menunjukkan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat./Antara
Warga menunjukkan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat./Antara

Kabar24.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengimbau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk proaktif dan melakukan jemput bola. Hal tersebut dilakukan agar KIP dapat cepat sampai ke Rumah Tangga Sasaran (RTS).

“Untuk membantu mempercepat penyaluran KIP hingga sampai ke RTS, kami mohon bantuan Dinas Pendidikan kabupaten/kota bekerja sama dengan berbagai pihak untuk proaktif dan melakukan jemput bola kartu-kartu yang masih belum tersalurkan,” kata Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat Harris Iskandar dalam pembukaan Rapat Koordinasi Percepatan KIP Pendidikan Nonformal, di Palu, Sulawesi Tengah, seperti dikutip dari kemdikbud.go.di, Kamis (20/10/2016).

Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), terdapat 17,9 juta anak usia 6 sampai dengan 21 tahun memiliki hak mendapatkan KIP.

Dari jumlah tersebut, terdapat 4,1 juta adalah anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS). “Dari jumlah ATS tersebut, Ditjen PAUD dan Dikmas telah mengirimkan data ATS sebanyak 2,9 juta dalam bentuk CD ke seluruh Dinas Pedidikan Kabupaten/Kota,” jelas Dirjen PAUD dan Dikmas yang akrab disapa Harris.

Dengan data ATS yang dikirimkan tersebut, Harris menjelaskan dinas pendidikan diharapkan dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan dan para penggiat pendidikan lainnya melakukan verifikasi data ATS di masyarakat.

“Jika sudah terverifikasi diharapkan penggiat pendidikan dapat memberikan motivasi dan mengajak ATS tersebut untuk kembali ke sekolah, atau mengikuti program kesetaraan, serta mengikuti kursus dan pelatihan,” ajak Harris kepada para penggiat pendidikan.

Menurutnya, bagi anak tidak sekolah yang sudah masuk ke sekolah, ataupun kesetaraan dan kursus, pemerintah berharap dapat meminta bantuan satuan pendidikan untuk didaftarkan atau masuk dalam data pokok pendidikan (dapodik) agar menjadi bagian yang memperoleh bantuan operasional pendidikan (BOP).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dika Irawan

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper