Bisnis.com, BERLIN— Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri mendesak sektor swasta untuk lebih berperan dalam pengembangan ketenagakerjaan melalui pendidikan vokasi guna memperkuat daya saing Indonesia dalam era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Hal itu disampaikan Hanif di depan para delegasi anggota Panitia Kerja (Panja) MEA Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR saat dijamu oleh Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Fauzi Bowo Rabu malam waktu setempat.
Menurut Hanif, keterlibatan dunia swasta yang mencapai 70% dalam menangani masalah ketenagakerjaan dan pendidikan vokasi di Jerman perlu ditiru dengan berbagai penyesuaian.
Pasalnya, dengan peran swasta yang sangat tinggi itu Jerman telah terbukti sukses membangun ekonominya yang berbasiskan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dengan cara itu, Jerman mampu menjadi negara dengan petumbuhan ekonomi terkuat di Jerman.
Saat ini 99,6% ekonomi Jerman ditopang oleh kekuatan UKM yang mencapai jumlah 3,6 juta perusahaan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di atas dua persen.
“Kita harus dorong dunia usaha, civil society dan serikat pekerja untuk mengambil peran lebih besar dalam menangani dunia ketenagakerjaan selain peran pemerintah,” ujarnya sebagaimana dilaporan wartawan Bisnis John Andhi Oktaveri dari Berlin.
Dia menambahkan bahwa kementerian tenaga kerja di Jerman merupakan kementerian kedua terbesar dalam hal penganggaran setelah kementerian pertahanan.
Terkait pendidikan vokasi, lebih jauh Hanif mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini Indonesia akan mendatangkan banyak pelatih (trainer) Jerman untuk pendidikan vokasi.
Menurutnya, langkah itu merupakan cara terbaik untuk meningkatkan sumber daya manusia tingkat usia muda dengan tetap mempertahnkan pengiriman pelajar ke Jerman untuk mengikuti pendidikan vokasi.
“Ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Jokowi dengan Kanselir Jerman Anglea Merkel dan Presiden Joachim Gauck pada April lalu,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR, Juliari Batubara mengakui keengganan pihak swasta untuk ikut membiayai pendidikan di Indonesia.
Namun demikian, dia mengakui pentingnya landasan hukum dan aturan yang jelas sehingga pihak swasta bisa meningkatkan perannya secara maksimal.
“Jadi dasar hukumnya harus diperkuat dan bagaimana memastika sektor swasta itu berperan dalam pendidikan dan dunia ketenagakerjaan sebagaimana di Jerman,” ujar Juliari pada pertemuan tersebut.
Selain itu, dia juga meminta pemerintah lebih serius dalam menangani sektor ketenagakerjaan dengan penganggaran yang memadai.
Menurutnya, penganggaran untuk sektor ketenagakerjaan juga bisa dilakukan melalui Kementerian Pendidikan melalui pengembangan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi yang membidik kelompok usia muda, ujarnya, tidak saja akan bisa menghindari negara dari kerawanan sosial, naun juga akan membuat Indonesia unggul dalam persaiangan MEA di masa datang.
Dalam pertemuan di tempat kediaman Fauzi Bowo turut hadir anggota BKSAP Nazaruddin Kiemas, Abdul Kadir Karding, Saifullah Tamliha, Dave Laksono, dan Mahfud Siddiek. Selain itu juga turut hadir Muhammad Nur Purnamasidi dan Sartono Hutomo dan Rofi Anwar.
Sebelumnya para delegasi BKSAP melakukan pertemuan dengan Kementerian Ekonomi dan Energi Jerman guna mempelajari peran negara itu dalam pasar tunggal Eropa dan kebijakan dalam pengembangan sektor UKM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
