Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kecurangan Pemilu: Bawaslu Diminta Hadirkan Penyidik Berpengalaman dan Berkualitas

Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan menginginkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghadirkan penyidik yang berpengalaman dan berkualitas guna menangani beragam potensi tindak kecurangan dalam pemilihan umum.
Ilustrasi
Ilustrasi

Kabar24.com, JAKARTA - Potensi kecurangan pada pemilu perlu diantisipasi Badan Pengawas Pemilu.

Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan menginginkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghadirkan penyidik yang berpengalaman dan berkualitas guna menangani beragam potensi tindak kecurangan dalam pemilihan umum.

Soal penyidik, kalau di peraturan sebelumnya itu diatur harus memiliki selama tiga tahun pengalaman di bidang hukum, tapi saat ini tidak ada," kata Arteria dalam rilis yang diterima di Jakarta, Senin (17/10/2016).

Menurut Arteria, penting bagi Bawaslu untuk mampu menghadirkan penyidik dengan kemampuan hebat dalam rangka mengawal jalannya demokrasi di Tanah Air.

Apalagi, politisi PDIP itu juga berpendapat bahwa tingkat demokrasi yang baik juga dipengaruhi kompetensi penyelenggara pemilu yang baik pula.

Dia juga menegaskan, penyelenggaraan pemilu yang baik sama pentingnya dengan pemberantasan korupsi sehingga patut diperhatikan Bawaslu.

Sebagaimana diwartakan, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti menemui Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan guna membahas pelaksanaan pengamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017.

"Koordinasi untuk pengawasan yang akan masuk tahapan," kata Mimah di Jakarta, Kamis (6/10).

Mimah mengapresiasi Kapolda Metro Jaya yang merespons positif rencana pengamanan dan pengawasan Pilkada DKI Jakarta 2017. Bawaslu akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian dari tingkat polda, polres hingga polsek bahkan pospol.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta pihak kepolisian menindak tegas para provokator yang mengganggu keamanan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.

"Kami minta kepada Bawaslu dan kepolisian menindak tegas jika ada provokator yang justru mengembangkan isu-isu yang tidak benar, apakah isu SARA atau isu yang justru merusak suasana demokratisasi dalam pilkada," kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (27/9).

Imbauan untuk menindak tegas tidak sekadar berlaku untuk provokator saja, namun pihak-pihak yang menghalalkan politik uang juga diminta untuk segera diproses oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), ujar Mendagri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Saeno
Sumber : Antara

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper