Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR: Jangan Ada Intervensi Negara Pasifik Soal Papua

Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi meminta agar pemimpin enam negara di Pasifik tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia.
Wayag di Kabupaten Raja Ampat Papua/Indonesia Travel
Wayag di Kabupaten Raja Ampat Papua/Indonesia Travel

Kabar24.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi meminta agar pemimpin enam negara di Pasifik tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia.

Sebelumnya para pemimpin enam negara di Pasifik menyerukan kemerdekaan Papua karena Indonesia dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi Papua dan Papua Barat. Keenam negara itu adalah Nauru, Kepulauan Marshall, Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tuvalu  dan Tonga.

"Sudahilah intervensi, dan juga propaganda-propaganda untuk melakukan langkah-langkah perlawanan terhadap konstitusi di negara manapun," ujar Arwani di Gedung DPR, Kamis (29/9/2016). 

Pernyataan enam kepala negara itu didesain untuk mendukung kelompok separatis yang selalu berusaha menciptakan rasa tidak aman dan menyebarkan teror di Papua Barat.

Pernyataan ini sangat disesalkan dan berbahaya serta dilakukan oleh negara-negara yang menyalahgunakan posisi PBB, termasuk Sidang Umum Tahunan.

Pernyataan tersebut terlontar dari Presiden Nauru dan Presiden Kepulauan Marshall serta empat Perdana Menteri dalam Sidang Majelis Umum PBB. Empat Perdana Menteri itu adalah PM Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tuvalu  dan Tonga.

Arwani minta kepada masyarakat dunia untuk tidak lagi mendorong, serta melakukan provokasi terhadap sekelompok kecil masyarakat untuk melakukan upaya-upaya sparatisme di Papua. Karena perbuatan tersebut merupakan upaya intervensi terhadap konstitusi negara yang berdaulat. 

"PBB harus tegas untuk tidak mengakomodir upaya-upaya yang akan memunculkan perlawanan-perlawanan terhadap konstitusi negara. Tidak saja diantisipasi tapi juga ditolak," ujarnya. 

Pernyataan enam kepala negara itu dianggap bermotif politik, tidak mengerti pesoalan Papua dan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Mereka  menggunakan Sidang Majelis Umum PBB untuk mengalihkan perhatian dunia terhadap masalah sosial dan politik di dalam negerinya, ujarnya. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper