Kabar24.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan anggaran Rp30 miliar untuk menambah mata anggaran dana tidak terduga di APBD.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan dana tanggap darurat bencana yang ada di kas pemprov saat ini Rp 10 miliar.
Jumlah ini tidak mencukupi mengingat besarnya kebutuhan rehabilitasi pascabencana khususnya untuk Garut dan Sumedang. “Garut sendiri mengajukan Rp44 miliar, tapi ini buat jangka panjang,” katanya di Bandung, Senin (26/9).
Heryawan menyebut, Kabupaten Garut saja mengajukan Rp 44 miliar untuk perbaikan pasca banjir bandang pada Selasa (20/9/2016). Menurut dia, tambahan Rp 20 miliar tersebut murni berasal dari kas pemprov.
"Kita kasak-kusuk lagi, coret sana coret sini tadi malam didapat angka Rp20 miliar tersebut," katanya.
Pihaknya berharap dana tersebut bisa disepakati dalam pengesahan APBD Perubahan 2016 yang akan dilakukan bersama DPRD Provinsi Jabar awal pekan ini. "Mudah-mudahan ketuk palu, pemeriksaan ke Kemendagri setengah bulan selesai," katanya.
Dana sebesar Rp 20 miliar tersebut, akan digunakan untuk relokasi warga dan membeli alat-alat kesehatan baru. Sebab, saat banjir bandang melanda Garut, banyak peralatan kesehatan milik RSUD dr. Slamet yang terendam.
Meski tergolong mahal, alkes penting sehingga keberadaannya menjadi prioritas. "Ini sangat mendesak,bayangkan kalau RSUD Garut tak bisa beroperasi, kan repot," katanya.
Disinggung adanya bantuan dari pemerintah pusat, dirinya mengaku belum mengetahui pasti. Hal ini terjadi karena Pusat tengah melakukan banyak penghematan.
"Siapa yang menjamin pusat lancar? Karena kita juga enggak tahu di pusat pembahasannya seperti apa. Kalau pusat ada dan lebih cepat, Alhamdulillah," katanya.
Pemprov Jabar, lanjutnya, ingin lebih sigap dalam menangani bencana yang terjadi. "Makanya kita sediakan meski sangat mungkin pusat sediakan. Kalau pusat datang, tidak usah dipakai dana kita. Tapi mending kita pastikan provinsi ada," bebernya.
Selain itu, alat-alat yang dibutuhkan Palang Merah Indonesia Garut pun turut rusak oleh musibah tersebut. "Banyak alkes yang vital yang rusak seperti alat radiologi dan USG, macam-macam alat di UGD. Kalau enggak ada alat, UGD enggak jalan, terus alat laboratorium untuk periksa darah," katanya.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jabar, Yod Mintaraga, mengatakan, tambahan dana tanggap darurat tersebut harus lebih besar lagi. Dia yakin dengan volume yang besar, Pemprov Jabar bisa menganggarkan hingga Rp 30 miliar di APBD Perubahan 2016. “Itu masih bisa ditambah sampai Rp30 miliar,” ujarnya.
Menurutnya bukan hanya Garut dan Sumedang yang memerlukan dana tersebut. Kabupaten Subang pun sangat memerlukan bantuan untuk rehabilitasi pascabencana longsor beberapa bulan lalu yang membutuhkan dana hingga Rp15 miliar.
"Di Subang, di Sukakerti, itu parah juga. Waktu itu kan Pak Gubernur dan Pak Menteri ke sana," ucapnya.
Yod berharap, berbagai kerusakan akibat bencana ini bisa segera diperbaiki agar kehidupan warga kembali berjalan normal. "Agar persoalan bisa cepat diatasi dan masyarakat merasa terbantu," pungkasnya.
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jabar Dedi Mulyadi menginstruksikan seluruh anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jabar tidak mengikuti rapat paripurna jika anggaran penanganan bencana tidak kunjung turun.
Menurutnya, dana perubahan tersebut harus dianggarkan untuk biaya perbaikan di Kabupaten Subang, Sumedang, dan Garut.
"Kalau dalam perubahan ini tidak masuk untuk dana penanganan bencana, lebih baik tidak usah masuk (walk out)," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
