Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia akan banyak mendapat keuntungan dari kerjasama ekonomi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Trans-Pacific Partnership (TPP) selama mempertimbangkan berbagai tantangan termasuk penyesuaian regulasi dalam negeri.
Demikianlah salah satu kesimpulan hasil diskusi terbatas dengan para pakar dan pemangku kepentingan yang diselenggarakan Keluarga Alumni Hubungan Internasional Gadjah Mada (KAHIGAMA) Sabtu (17/9).
Dalam sesi yang dimoderasi oleh Agus P. Saptono ini, Donna Gultom dari Kementerian Perdagangan, Netty Muharni (Kemenko Perekonomian), dan Adi Dzulfuat (Kementerian Luar Negeri) hadir mewakili unsur Pemerintah.
Mereka menjelaskan situasi dan posisi terkini Indonesia dalam perundingan RCEP serta kajian komprehensif yang sedang dilakukan oleh sebuah tim lintas kementerian mengenai keikutsertaan Indonesia dalam TPP.
Sementara itu, Yose Rizal Damuri dari CSIS, Alexander C. Chandra (The Habibie Center), dan Dedy Permadi (Departemen HI UGM) dari pakar dan akademisi memaparkan analisis peluang dan tantangan yang akan dihadapi Indonesia jika menyepakati kedua perjanjian tersbut.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Taufikurrahman dan Angga Antagia dari Indonesia Services Dialogue yang menyampaikan harapan dari kalangan pengusaha agar kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dapat sejalan dengan kebutuhan dan kesiapan kalangan swasta nasional.
“Saling ketergantungan antarnegara yang membutuhkan solusi cepat memunculkan inisiatif kerjasama ekonomi antarnegara yang perlahan mulai menggeser peran World Trade Organization (WTO) yang relatif lebih lambat bergerak mengingat luasnya cakupan dan banyaknya anggota,” demikian hasil diskusi itu seperti dalam rilis yang diterima Senin (26/9).
Arwandrija Rukma, pengurus KAHIGAMA selaku penanggung jawab kegiatan ini mengatakan kegiatan ini merupakan langkah awal sebagai langkah kajian, yang akan dilanjutkan dengan kegiatan serupa pada November mendatang dengan fokus pada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA).
“Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan kedua FGD tersebut, akan dibahas secara lebih tajam melalui penyelenggaraan seminar nasional yang membahas manfaat dan dampak kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara mitra dagang utama pada kuartal pertama tahun 2017 mendatang dengan menghadirkan para pengambil keputusan pada tingkat yang lebih tinggi dan perwakilan sektor swasta yang terdampak langsung.,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
