Kabar24.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta kepada pemerintah untuk menyusun rencana strategis (renstra) dan evaluasi terhadap dana otonomi khusus (otsus) Papua.
Pasalnya selama ini pemerintah belum pernah melakukan evaluasi terhadap dana otsus Papua. Padahal evaluasi sangat penting untuk menentukan pembangunan ke depan.
"Dana Otsus Papua ini belum pernah ada renstranya seperti apa. Pemerintah harus membuat Rencana Program Induk Pembangunan secara berkesinambungan untuk Papua dan dana Otsusnya," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (15/9/2016).
Politikus Partai Golkar ini menambahkan pemerintah harus dengan sungguh-sungguh membuat rencana program induk berkesinambungan bagi Papua sebagai bagian dari rencana strategis jangka panjang.
Jika tidak, pembangunan dan kualitas sumber daya manusia di kawasan tersebut masih tertinggal. Menurutnya, hingga saat ini ada 3 tantangan yang dihadapi Papua, yakni infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
"Upaya Pemerintah melalui dana otsus itu sangat bagus dan upaya afirmatif eksen pemerintah juga sudah sangat bagus untuk mengatasi ketertinggalan itu," ujarnya.
Menurutnya, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dana otsus bisa dijadikan acuan untuk evaluasi penggunaan anggaran. "Dengan hasil audit yang dilakukan BPK itu harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap aspek-aspek yang kurang dalam pelaksanaan dana otsus Papua ini."
Berdasarkan UU No. 21/2001 tentang Otsus Papua (Papua dan Papua Barat), pemerintah menggelontorkan dana otsus dan dana tambahan infrastruktur total lebih dari Rp60 triliun.
Untuk tahun anggaran 2016, dana otsus Papua naik menjadi Rp7,7 triliun, dengan rincian Papua senilai Rp5,4 triliun dan Papua Barat Rp2,3 triliun. Tambahan dana juga diberikan untuk infrastruktur provinsi Papua sebesar Rp2,2 triliun dan provinsi Papua Barat senilai Rp1,1 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
