Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemendagri: 22 Juta Penduduk Belum Rekam Data E-KTP

Menjelang bulan-bulan terakhir sebelum tenggat pemberlakuan wajib KTP Elektronik alias E-KTP pada tahun depan, Kementerian Dalam Negeri mencatat sekitar 12% atau sekitar 22 juta penduduk belum melakukan perekaman data diri.
Kementerian Dalam Negeri mencatat sekitar 22 juta penduduk belum melakukan perekaman data diri.
Kementerian Dalam Negeri mencatat sekitar 22 juta penduduk belum melakukan perekaman data diri.

Bisnis.com, JAKARTA--Menjelang bulan-bulan terakhir sebelum tenggat pemberlakuan wajib KTP Elektronik alias E-KTP pada tahun depan, Kementerian Dalam Negeri mencatat sekitar 12% atau sekitar 22 juta penduduk belum melakukan perekaman data diri.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengemukakan, sejak program menuju single identity diluncurkan pada bulan Februari 2011, baru 161 juta penduduk atau 88% yang sudah merekam data dirinya per pertengahan Agustus 2016.

Sejak program KTP-El dilaksanakan pada 2011, menurut Zudan, sebanyak 514 Kabupaten/ Kota dan 6.234 Kecamatan telah disiapkan untuk dapat melakukan perekaman. Dengan rata-rata kemampuan merekam 100 orang per hari di setiap titik perekaman, maka potensi setiap harinya tidak kurang dari 600.000 atau dalam 40 hari sebesar 24 juta orang.

“Ini tentu dengan asumsi masyarakat datang ke titik perekaman. Kunci utamanya adalah kesadaran masyarakat untuk merekam data dirinya,” kata Zudan melalui keterangan tertulis, Selasa (6/9/2016)

Dirjen Dukcapil menuturkan bahwa Kemendagri juga melakukan jemput bola yaitu menghampiri masyarakat yang aksesnya sulit untuk menuju ke Dinas Dukcapil di daerahnya.

“Fokus peningkatan pelayanan dan mempermudah pelayanan serta jemput bola di daerah pegunungan, terpencil dan perbatasan,” tambah Mendagri.

Sementara itu, berkenaan dengan blangko KTP-Wl, terutama untuk menyelesaikan Print Ready Record (PRR) yang sejak tahun 2012 terakumulasi 3,8 juta lebih, menurut Zudan, saat ini blangko yang tersedia sebanyak 4,6 juta.

Kemendagri sendiri sedang melakukan pergeseran anggaran Tahun Anggaran 2016 sehingga bisa menambah 5 juta blangko untuk mengantisipasi animo masyarakat dalam mengurus identitasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Arys Aditya
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper