Kabar24.com, BAUBAU - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang pejabat dan mantan pejabat birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra), bertempat di Kantor Satreskrim Polres Kota Baubau, Sabtu.
"Kami memeriksa 12 orang saksi terkait dengan perkara tersangka Gubernur Sultra NA. Jadi yang kita fokus mintai keterangan itu yang menjabat tahun 2008-2009," ujar salah seorang penyidik KPK Budi Nugroho usai melakukan pemeriksaan itu di Baubau, Minggu (28/8/2016).
Pemeriksaan para pejabat tersebut untuk melengkapi berkas-berkas perkara NA yang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan penerbitan izin usaha pertambangan.
"Pemanggilan pejabat itu terkait rekomendasi yang dikeluarkan dari mantan Bupati Buton. Mantan bupati belum dipanggil tapi nanti kita akan dipanggil ke Jakarta," katanya tanpa menyebut nama-nama 12 orang pejabat yang diperiksa itu.
Sementara itu salah seorang saksi terperiksa Atikurahman (mantan Bupati Bombana) mengatakan pemeriksaan terhadap dirinya oleh penyidik KPK hanya sebatas dimintai keterangan terkait penerbitan izin usaha pertambangan di Kabaena Selatan Kabupaten Bombana yang dikerjakan PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) yang diduga tidak prosedural.
Pantauan Antara, sejumlah pejabat yang hadir di Polres Baubau memenuhi pemeriksaan sebagai saksi di antaranya Atikurahman (mantan Bupati Bombana), Wa Ode Ichsana Maliki (mantan Sekda Buton).
Ada pula La Ode Darmin (mantan Kadis Tata Ruang dan Bangunan Buton), Radjlun (mantan Kadis Pertambangan Buton), Edi Sunarno (Kadis Pertambangan Buton), Sattar (mantan Kadis DKP Buton), Faharuddin Muhammad Satu (Bagian Biro Hukum Pemkab Buton), dan Sahrin (Staf Dinas Pertambangan Buton).
Dalam pemeriksaan tersebut mulai berlangsung sekitar pukul 08.00 Wita hingga pukul 16.30 Wita itu dijaga aparat pengamanan dari Polres Baubau dan aparat Brimob bersenjata lengkap.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
