Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pengadilan Tangguhkan Larangan Pakaian Renang Penutup Aurat. Ini Komentar Sinis PM Prancis

Meski pengadilan menangguhkan larangan penggunaan pakaian renang penutup aurat yang dikenal dengan sebutan burkini, pemerintah Prancis nampaknya masih belum terima.
Seorang perempuan Muslim menggunakan burkini di tepi Pantai di Prancis./Reuters-Tim Wimborne
Seorang perempuan Muslim menggunakan burkini di tepi Pantai di Prancis./Reuters-Tim Wimborne

Kabar24.com, PARIS - Meski pengadilan menangguhkan larangan penggunaan pakaian renang penutup aurat yang dikenal dengan sebutan burkini, pemerintah Prancis nampaknya masih belum terima.

Pengadilan Prancis pada Jumat menangguhkan sebuah larangan atas kaum wanita mengenakan pakaian renang yang menutupi seluruh tubuh (burkini) di satu pantai kota Mediterania.

Tetapi Perdana Menteri Manuel Valls, seorang sosialis, menyatakan perdebatan itu belum berakhir, dengan menyerukan pakaian itu adalah simbol dari "Islamisme yang mundur dan mematikan".

Keputusan Dewan Negara menentang larangan kawasan resor Villeneuve-Loubet memberlakukan burkini diperkirakan akan menjadi preseden bagi sejumlah kota Prancis yang juga telah memberlakukan larangan-larangan tersebut.

Dikatakan bahwa larangan Villeneuve-Loubet telah "secara serius menyalahi, dalam satu hal jelas ilegal, kebebasan fundamental seperti kebebasan datang dan pergi, kebebasan beragama dan kebebasan individual".

Pemakaian burkini tidak mengancam tata laku di publik, kata dewan itu, yang merupakan pengadilan administratif tertinggi Prancis.

Larangan tersebut telah diberlakukan dengan alasan-alasan bahwa pemakaian burkini bertentangan dengan hukum Prancis mengenai sekularisme.

Pelarangan berlaku setelah serangkaian serangan mematikan oleh orang-orang militan di Paris, Nice dan tempat lain dalam 20 bulan terakhir yang mengagetkan dunia tetapi menimbulkan pertanyaan mengenai tempat penduduk Muslim dan Arab dalam masyarakat d Prancis.

Banyak pihak beraliran konservatif dan sayap kanan di Prancis mendukung larangan burkini, dengan beberapa menyerukan larangan diberlakukan secara nasional, sedangkan para pendukung kebebasan sipil, feminis dan orang-orang Islam menentangnya. Perdebatan itu disulut oleh gambar polisi berusaha memberlakukan larangan tersebut atas seorang wanita di satu pantai di Nice.

Sebagai reaksi atas keputusan pengadilan tersebut, PM Manuel Valls mengatakan bahwa Prancis perlu Islam sekuler, modern dan mengenakan burkini bertabrakan dengan ide itu.

"Keputusan Dewan Negara tidak menutup perdebatan mengenai burkini," kata Valls di Facebook. "Mencela burkini bukan menyerukan kebebasan individu ... itu mencela Islamisme yang mundur dan mematikan," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Saeno
Sumber : Antara/Reuters
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper