Kabar24.com, PEKANBARU-- Praktisi lingkungan hidup Riau, Jikalahari menilai Riau mengabaikan penangan di hulu dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Koordinator Jikalahari Woro Supartinah menjelaskan persoalan hulu tersebut seperti review izin monopoli kawasan hutan dan lahan oleh korporasi, pengukuhan kawasan hutan, menyelesaikan konflik agraria, memperluasnya ruang kelola rakyat dan mengembalikan hutan tanah masyarakat adat.
"Timbulnya korban akibat karhutla karena pemerintah pusat dan daerah tidak menyelesaikan persoalan Hulu karhutla," katanya, Rabu (24/8/2016).
Woro mengatakan Pemprov Riau hanya fokus pada persoalan hilir, yaitu memadamkan api dan melupakan pembenahan yang lebih sistematis di hulu persoalan. Padahal jika pembenahan di hulu diprioritaskan, jatuhnya korban bertambah dapat dicegah.
Presiden Jokowi segera bentuk Badan Khusus Menyelesaikan persoalan tata kelola lingkungan hidup, kehutanan dan lahan. Dengan kerja khusus persoalan Hulu.
"Karena KLHK dan Pemda Riau tak sanggup melawan korporasi dan Cukong. Kita butuh Presiden langsung turun tangan, sebagai wujud negara hadir," katanya.
Jikalahari juga berbelasungkawa atas kematian satu lagi pejuang lingkungan hidup Pratu Wahyudi, yang meninggal saat memadamkan api di areal terbakar di Rokan Hilir.
Kematian Pratu Wahyudi, prajurit TNI Denrudal Dumai menambah daftar korban akibat karhutla: 5 warga meninggal (2015), 97.139 warga terkena ISPA dan kerugian ekonomi Rp21 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
