Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemberantasan Terorisme: BNPT Pimpin Satgas Antarkementerian dan Lembaga

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan menjadi pimpinan pelaksana (leading sector) satuan tugas antarkementerian dan lembaga dalam upaya pemberantasan terorisme dan radikalisme di Tanah Air.
Ilustrasi/JIBI
Ilustrasi/JIBI

Kabar24.com, JAKARTA - Pemberantasan terorisme dan radikalisme di Indonesia segera ditangani melalui kerjasama antarkementerian dan lembaga. 

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan menjadi pimpinan pelaksana (leading sector) satuan tugas antarkementerian dan lembaga dalam upaya pemberantasan terorisme dan radikalisme di Tanah Air.

Kepala BNPT Suhardi Alius usai mengikuti rapat koordinasi tentang terorisme di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (22/8/2016) mengatakan, pihaknya sedang membuat task force dengan melibatkan pejabat yang tidak diganti-ganti dan punya akses kepada menteri atau kepala lembaga.

Hal ini kata dia, supaya bisa merumuskan bagaimana pola-pola penanggulangan yang efektif dengan program deradikalisasi, kontra radikalisasi, termasuk sebagai jembatan dari seluruh kementerian.

Salah satu kementerian yang dianggap penting dalam sinergi pemberantasan terorisme yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) karena pengaruh radikalisme masuk dengan cepat melalui media sosial dan situs-situs internet.

"Begitu hebatnya teknologi informasi yang tidak bisa dibendung. Yang kemarin ditangkap di Batam itu memberi perintah melalui media sosial dan banyak juga modus (terorisme) di Facebook, Youtube, Blackberry messenger, dan Twitter," kata Suhardi.

Dalam hal ini, BNPT juga memetakan kantong-kantong radikalisme terutama yang melibatkan narapidana yang masih berada di dalam penjara ataupun mantan narapidana yang sudah kembali ke masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan, menurut Suhardi, memang menjadi tempat rehabilitasi bagi terpidana terorisme namun bukan berarti mereka tidak berpotensi mengulang kembali kejahatannya atau menyebarkan faham radikalisme kepada orang lain.

Karena itu, kerja sama dengan berbagai lini kementerian seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Sosial diperlukan untuk mengedukasi masyarakat, terutama keluarga narapidana, tentang bahaya pengaruh radikalisme.

"Kami akan reaktualisasi melalui pembentukan task force yang berisi wakil-wakil dari kementerian yang terkait dengan penanggulangan terorisme. BNPT akan menjadi leading sector untuk bisa memformulasikan (upaya penanggulangan terorisme)," tutur mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri itu. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Saeno
Sumber : Antara

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper