Kabar24.com, JAKARTA -- Sebelum Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo karena memiliki dua kewarganegaraan, Menteri Koordinator bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan menyatakan tidak pernah mengajukan nama Archandra Tahar sebagai menteri pengelola sumber daya migas.
"Saya tidak pernah usulkan dia [Archandra]. Apa urusannya dia saya usulkan?," kata Luhut di Kantor Kemenko Maritim, Senin (15/8/2016).
Luhut mengatakan kedatangan Archandra ke kantor Kemenko Maritim pada pukul 14.13 WIB dengan durasi pembicaraan tak lebih dari 20 menit hanya membahas masalah Blok Masela, bukan membahas masalah dwi kewarganegaraan.
"Tidak ada, kami hanya bahas masalah Masela. Soal itu [dwi kewarganegaraan] urusannya Menkumham," tutur Luhut.
Luhut juga menyebut bahwa nama Archandra Tahar tidak diusulkan oleh Darmawan Prasodjo, salah seorang deputi dalam Kantor Staf Presiden.
"Memang hak dia [Darmawan Prasodjo] apa? Dia siapa?," sambungnya.
Luhut mengakui bahwa sebelumnya dia pernah memberi pernyataan siap memback-up Menteri Archandra Tahar. Luhut mengatakan hal tersebut karena banyaknya mafia-mafia yang mengincar industri sektor minyak dan gas.
"Dua Agustus lalu [Luhut mengatakan siap membantu Archandra], dalam konteks di bidang migas ini kan banyak mafianya," kata Luhut.
Hari ini, berdasarkan pantauan Bisnis, Archandra mengunjungi kantor Menko Luhut pada pukul 14.13 WIB. Dengan tergesa-gesa menuju lift membawa sebuah map, Archandra belum mau berkomentar tentang agenda pertemuannya bersama Luhut.
Sekitar pukul 14.22 WIB, Archandra keluar dari kantor Menko Maritim. Dia mengaku hanya melakukan kunjungam singkat kepada Menteri Luhut.
"Ah, cuma say hai saja," ungkapnya sambil melangkah terburu-buru menuju mobil.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Bisnis, Archandra Tahar memiliki paspor kewarganegaraan Amerika Serikat (AS). Padahal menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/2016 tentang Kewarganegaraan Rupublik Indonesia Pasal 23 menyebutkan; Warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 22 menyatakan; Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan warga negara Indonesia.
Arcandra Tahar direkomendasikan sebagai menteri melalui Darmawan Prasodjo, yang  bekerja sebagai salah satu deputi Kepala Staf Presidenan (KSP) pada masa kepemimpinan Luhut Binsar Panjaitan.Â
Darmawan adalah sahabat Archandra dan memiliki relasi dekat dengan Presiden Jokowi. Darmawan juga adalah mentor Jokowi selama masa kampanye untuk urusan minyak dan gas.
Sebagai deputi KSP, Darmawan berperan sebagai pemberi second opinion kepada Presiden Jokowi untuk pengelolaan sumber daya mineral.Â
Pandangan Darmawan juga beberapa kali berseberangan dengan Menteri ESDM sebelumnya yaitu Sudirman Said dalam kasus Freeport, Blok Mahakam, dan Blok Masela.
Saat ini Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Pelaksana Tugas Menteri ESDM menggantikan Archandra Tahar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
