Kabar24.com, JAKARTA – Reshuffle kabinet dengan hasil akhir pencopotan sejumlah menteri dan menggeser menteri lainnya menimbulkan pertanyaan: sebenarnya apa “dosa” atau “kesalahan” para menteri yang dicopot.
Seperti diketahui, Ignasius Jonan, Anies Baswedan, Rizal Ramli, Sudirman Said, Marwan Jafar, Saleh Husin serta Yuddy Chrisnandi diberhentikan dari posisinya sebagai menteri.
Sementara itu Bambang PS Brodjonegoro, Sofjan Djalil, dan Luhur B. Pandjaitan digeser ke posisi lain.
Tentang penghentian sejumlah menteri tertentu, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menyebutkan sejumlah analisis.
Berbicara dalam acara siaran langsung di TVOne, Rabu (27/7/2016), Qodari menyebutkan bahwa Anies Baswedan dicopot karena terkait dengan Pemilu 2019. Anies disebut berpotensi menjadi penantang para calon presiden di Pilpres 2019.
Sementara Ignasius Jonan dinilai kurang bagus dalam komunikasi politiknya. “Komunikasi politik Jonan kurang manis,” ujar Qodari.
Sementara pencopotan Rizal Ramli dan Sudirman Said dinilai sebagai hal yang harus dilakukan daripada Jokowi memilih salah satu dari keduanya. Seperti diketahui Rizal Ramli dan Sudirman Said sempat berbeda pendapat soal pengelolaan blok Masela.
Selain hal di atas, publik juga tak akan lupa bagaimana Sudirman Said mengungkap kasus Papa Minta Saham terkait Freeport yang membuat Setya Novanto akhirnya harus mundur dari jabatan Ketua DPR RI.
Sementara Rizal Ramli terakhir membatalkan proyek reklamasi di Pulau G, yang membuatnya berseteru dengan Gubernur DKI Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama.
Sementera itu, pengamat politik Hanta Yudha menilai penggeseran Luhut dari posisi Menko Polhukam dilakukan karena Luhut terkesan lebih di atas dari Presiden.
Menyinggung soal Anies Baswedan, pengamat politik dari Universitas Budi Luhur Umaimah Wahid menyebutkan jika Anies banyak diprotes sementara kalangan karena terlalu berpihak pada kelompok tertentu. Di sisi lain, ia menyebutkan bahwa Anies cocok jadi menteri pengemabangan manusia yang merupakan bidang konseptual, bukan bidang taktis.
Umaimah juga tidak membantah anggapan bahwa Luhut dominan.
Secara umum Umaimah menyebutkan bahwa penggantian itu bukan karena masalah kesalahan dalam arti sesungguhnya melainkan karena mereka dinilai tidak mencapai atau tidak sesuai dengan rencana strategis Jokowi, karena itu dianggap mengganggu.
“Atau lebih karena pertimbangan politik pembagian kue, karena yang menggantikan, banyak juga representasi partai dan ormas.”
Umaimah juga tidak menafikan kemungkinan adanya desakan kepentingan pemilik modal dan publik terutama kalangan asing.
Betapa pun, Umaimah berharap reshuffle kali ini terencana dan penuh perhitungan atas nama kepentingan negara dan masyarakat, bukan kepentingan pemilik modal semata.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
