Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Kota Bandung Jawa Barat memulai pembangunan Apartemen Rakyat Rancacili sekaligus proyek pertama yang dibiayai sepenuhnya APBD Kota Bandung. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan pembangunan apartemen tersebut dilatarbelakangi kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang saat ini masih besar serta sebagai upaya tempat relokasi bagi wilayah kumuh di sekitar Kota Bandung.
Menurutnya, konsep hunian memiliki pola transit apartemen yang berdekatan dengan kawasan mata pencaharian MBR. Di samping itu, apartemen diperuntukan bagi masyarakat yang terkena relokasi antara lain daerah Babakan Siliwangi, Kiaracondong, dan lainnya. "Apartemen rakyat ini direncanakan berkapasitas untuk menampung 1.200 jiwa," ujarnya, Senin (25/7).
Apartemen rakyat tersebut diharapkan rampung pada tahun depan. Adapun, pada akhir tahun ini proyek baru memasuki tahap pertama yang memakan anggaran sekitar Rp50 miliar. Menurutnya, proses pembangunan bakal dilanjutkan pada semester I/2017 yang anggarannya didapat dari APBD tahun depan. "Nanti pembangunan dilanjutkan pada semester tahun depan sekalian finishing," katanya.
Ridwan Kamil menjelaskan, sebelumnya Pemkot Bandung bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) sudah membangun apartemen rakyat yang saat ini tahap finishing. "Jadi sebenarnya apartemen rakyat yang sekarang akan mulai dibangun merupakan tower kedua, yang pertama dalam tahap finishing dibiayai Kemenpupera," ujarnya.
Dia melanjutkan dalam waktu dekat pihaknya akan segera merilis proses seleksi pendaftaran untuk penghuni apartemen rakyat. Pemkot Bandung akan memperketat proses seleksi agar hunian tepat sasaran bagi MBR. Dia menjelaskan, kepemilikan apartemen rakyat tersebut maksimal 30 tahun dihuni oleh MBR.
"Sistemnya sangat adil karena yang mampu tidak boleh menempati apartemen rakyat. Ini khusus untuk MBR," paparnya.
Ridwan Kamil menyatakan sebenarnya dalam setahun pihaknya ingin membangun 10 apartemen rakyat. Akan tetapi, keterbatasan anggaran membuat Pemkot Bandung hanya bisa merealisasikan 1 apartemen saja. Padahal, ujarnya, masih ada 13 titik apartemen rakyat yang harus segera direalisasikan. Ke depan, dengan sistem public private partnership (PPP) pembangunan apartemen rakyat ini bakal ditarget 10 unit per tahun.
"Untuk yang skema PPP kita akan mencoba merealisasikannya di Paldam. Mudah-mudahan tahun ini bisa peletakan batu pertama karena pemenang lelang sudah ada," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
