Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Raja Jordania Bubarkan Parlemen. Hani Mulqi PM Sementara

Raja Jordania, Abdullah, menunjuk politisi veteran Hani Mulqi sebagai perdana menteri setelah ia membubarkan parlemen melalui keputusan kerajaan, Minggu (29/5/2016).
Raja Abdullah saat memberikan sambutan pada pembukaan di Parlemen Amman, Jordania (15/11/2015)./Reuters-Muhammad Hamed
Raja Abdullah saat memberikan sambutan pada pembukaan di Parlemen Amman, Jordania (15/11/2015)./Reuters-Muhammad Hamed

Kabar24.com, AMMAN - Pertarungan politik kesukuan nampaknya akan muncul setelah Perdana Menteri Jordanian Abdullah Ensour mengundurkan diri dan parlemen di negeri itu dibubarkan.

Raja Jordania, Abdullah, menunjuk politisi veteran Hani Mulqi sebagai perdana menteri setelah ia membubarkan parlemen melalui keputusan kerajaan, Minggu (29/5/2016).

Abdullah menugaskan Hani Mulqi untuk melaksanakan pemilihan baru pada Oktober mendatang.

Kerajaan telah menerima pengunduran diri Perdana Menteri Abdullah Ensour, proses yang biasa ditempuh berdasarkan undang-undang dasar, sebelum ia menunjuk pemimpin sementara pemerintahan.

Berdasarkan UUD, pemilihan harus dilangsungkan dalam waktu empat bulan dan setelah dewan perwakilan rakyat mengesahkan amandemen UU Pemilu pada Maret.

Sumber-sumber pada pemerintahan serta para analis politik mengatakan tampaknya akan lebih banyak kandidat dari partai-partai politik yang mengincar suara dukungan melalui ikatan kesukuan serta kekeluargaan.

Lawan politik utama pemerintah Jordania datang dari gerakan Persaudaraan Muslim, yang kegiatan-kegiatannya semakin dikekang. Pengekangan itu membuat hanya sebagian besar partai prokerajaan dan sejumlah sosok Islamis serta politisi independen yang berkompetisi dalam pemilihan, kata sumber-sumber itu.

Pada 2011, di bawah tekanan aksi unjuk rasa yang meluas di jazirah Arab, parlemen Jordania menyetujui perubahan undang-undang yang membuat sejumlah kekuasaan kerajaan berpindah kepada parlemen.

Para pengulas politik mengatakan para anggota parlemen dari kalangan suku, yang mendominasi kursi parlemen, menolak perubahan. Mereka menganggap perubahan itu merongrong pengaruh mereka dan mempertahankan sistem yang jarang menguntungkan daerah-daerah para suku, yang mendapatkan keuntungan dari perlindungan dan bantuan kerajaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Saeno
Sumber : Antara/Reuters

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper