Kabar24.com, SEMARANG— Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meminta kepada warga Kebonharjo dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk berembuk dalam sengketa lahan reaktivasi jalur kereta di wilayah tersebut.
Penertiban aset seluas 20,1 hektar milik PT KAI di kawasan Kebonharjo pada Kamis (16/5/2016) menuai keprihatinan banyak pihak. Pasalnya, dari dua belah belum menemukan titik temu sehingga mengakibatkan bentrok antar warga dengan aparat kepolisian.
Sebanyak 61 rumah di Kebonharjo yang ditinggali oleh 89 kepala keluarga telah dibongkar. Sebagian warga lainnya bersikukuh mempertahankan tempat tinggal mereka.
“Saya prihatin dengan apa yang terjadi di Kebonharjo kemarin, di mana aparat dihadapkan dengan masyarakat. Artinya, perlu konsep rembugable. Itu yang seharusnya dikedepankan. Jangan main kuat-kuatan,” ujar Hendi, sapaan akrab Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dalam keterangannya, Selasa (24/5/2016).
Hendi menekankan hal bijak yang seharusnya dilakukan oleh para pemangku kepentingan adalah memikirkan solusi yang realistis untuk ditempuh sehingga warga Kebonharjo tidak terkatung-katung.
Dalam hal ini, Pemerintah Kota Semarang telah menyediakan tenda darurat, dapur umum, dan rusunawa khususnya bagi warga Kebonharjo yang rumahnya telah dibongkar.
“Kami bicara solusi. Mulai Senin-Selasa kemarin, warga kami pindahkan ke rusunawa. Kami siapkan armada bus sebanyak 20 untuk angkut barang dan hari ini warga pindah ke rusunawa. Untuk warga Kebonharjo yang menempati rusunawa, kita gratiskan untuk enam bulan ke depan. Dapur umum juga tetap diadakan baik di Kebonharjo maupun di rusun. Kita siapkan juga tenda-tenda darurat," paparnya.
Kepala PT KAI Daop IV Andika Tri Putranto menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan uang ganti rugi bagi warga Kebonharjo yang rumahnya dibongkar.
Andika menekankan uang ganti rugi itu hanya khusus untuk bangunan, bukan tanah.
Warga terdampak, katanya, dipersilakan datang ke PT KAI Jl. MH Thamrin No 3 Semarang untuk menerima uang bongkar yang akan diserahkan melalui taplus. Uang bongkar sebesar Rp250.000/meter persegi bangunan permanen.
Sementara itu, uang bongkar untuk bangunan semi permanen sebesar Rp200.000/m2. “Pak RW, lurah, dan camat kami harapkan berfungsi semua, sehingga data warga terdampak yang kami terima dapat akurat," terangnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan penertiban aset milik PT KAI di kawasan Kebonharjo hendaknya diatasi dengan kepala dingin. Para pemangku kepentingan harus mau berembuk agar memperoleh solusi terbaik untuk semua pihak.
"Mari bicara baik-baik. Berembuk untuk solusi terbaik," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
