Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta mencabut moratorium kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta guna menjaga keberlangsungan kegiatan bisnis dan investasi.
Menurut Benny Soetrisno, anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), moratorium semakin cepat selesai semakin baik, sehingga ada kepastian untuk semua pihak.
"Dampak moratorium bagi investor secara finansial sangat besar," ungkapnya.
Dia menjelaskan, kegiatan reklamasi bisa dilanjutkan dengan syarat memenuhi analisa mengenai dampak lingkungan (amdal) yang baik serta perizinan lainnya.
Benny juga menegaskan hal itu dalam diskusi bertema Menilik Reklamasi Sebagai Bagian dari Ketahanan Lingkungan Nasional. Menurutnya, ketidakjelasan soal keberlanjutan proses reklamasi teluk Jakarta akan merugikan sektor bisnis yang terlibat dalam proyek itu.
Dia mengungkapkan, pendanaan sebuah proyek investasi, termasuk reklamasi ini, melibatkan pinjaman dari pihak perbankan. Jika proyek tidak berjalan sesuai rencana, bunga pinjaman yang ditanggung oleh pelaku bisnis yang terlibat di dalamnya akan membebani pengusaha karena terus berjalan, sedangkan proyek terhenti.
"Langkah-langkah seperti moratorium itu memberikan ketidakpastian. Sektor bisnis akan rugi sekali karena ini berkaitan dengan lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini juga mengelola dana pihak ketiga. Jadi dari sisi bisnis ini sangat terganggu," tegasnya.
Ahli Tata Ruang dari UI Hendricus Andy Simarmata mengatakan bahwa para ahli tata ruang meyakini tidak akan ada terobosan baru dari pemerintah pascapenghentian sementara proses reklamasi di pantai utara Jakarta.
"Setelah enam bulan moratorium ini, yang saya yakini tidak ada suatu terobosan yang berarti karena master plannya dipegang Bappenas," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
