Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Koalisi Merah Putih: Ditinggal PAN dan Golkar, PKS Pilih Temani Gerindra

Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera memutukan bahwa Partainya akan tetap berada di Koalisi Merah Putih.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)/pks-batam.org
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)/pks-batam.org

Kabar24.com, JAKARTA - Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera memutukan bahwa Partainya akan tetap berada di Koalisi Merah Putih.

Keputusan tersebut mempertegas sikap PKS di tengah perkembangan perpolitikan dan koalisi-koalisi yang ada.

“Karena sebagian kemudian menyebutkan dengan bertemunya Presiden PKS Sohibul Iman dengan Preside Jokowi (Desember 2015) seolah-olah PKS sudah tidak berada di Koalisi Merah Putih (KMP), seolah-olah sudah masuk ke pemerintah. Padahal kan sudah ditegaskan di depan Pak Jokowi sekalipun bahwa PKS berada di luar pemerintah,” ujar Hidayat Nur Wahid, anggota majelis syuro PKS, saat dihubungi Senin (23/5/2016).

Adanya pernyataan sikap politik Partai Golkar dan PAN yang memutuskan untuk keluar dari KMP dan memilih bergabung di pemerintahan membuat PKS harus kembali menegaskan sikap politiknya.

Saat ini, dalam koalisi merah putih tersisa dua partai yakni PKS dan Partai Gerindra yang tetap setia berada di luar pemerintahan.

“Yang utama sebenarnya adalah kami tidak masuk ke kabinet, kami tetap di luar kabinet. Harus diingat juga sekarang ini sesungguhnya sudah tidak ada lagi KMP maupun KIH karena dulu dengan masuknya PAN di pemerintahan kan sudah disepakati gak ada lagi KIH melainkan Koalisi Partai Pendukung Pemerintah (KP3). Jadi, sebetulnya pengelompokan KMP-KIH itu sudah semakin sangat cair,” ujarnya.

Cairnya koalisi-koalisi tersebut, tambah Hidayat, terbukti dalam pilkada 2015 dimana pada sejumlah daerah PKS berkoalisi dengan partai pengusung pemerintah, PDI Perjuangan.

Meski berada di luar pemerintahan, berdasarkan penuturan Hidayat partainya akan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang prorakyat.

“Dan akan mengkritisi pemerintah kalau tidak sesuai yang dijanjikan waktu kampanye, maupun tidak prorakyat,” ujarnya.

“Yang paling utama adalah posisi bukan sekadar di dalam maupun di luar tapi masing-masing melaksanakan fungsinya. Di dalam pemerintahan ya menjalankan janji ketika kampanye, yang di luar mengkritisi agar itu anggaran program sesuai dengan yang dijanjikan, sesuai UU,” tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper