Kabar24.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta dilibatkan sejak awal penyelidikan perkara korupsi.
Hal tersebut guna mempercepat proses penghitungan kerugian negara dalam setiap peraka.
Auditor IV BPK Rizal Djalil mengakui sejauh ini kelemahan BPK adalah dalam hal kelambatan proses penghitungan kerugian negara.
“Semua bisa lebih cepat kalau koordinasi sudah dimulai sejak awal penyelidikan dengan penegak hukum,” kata Rizal di Jakarta, Selasa (3/5/2016).
Rizal juga mengatakan bahwa hal tersebut perlu dilakukan untuk menegaskan bahwa BPK adalah bagian dari tiga institusi penegak hukum, yakni Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung.
Namun meski BPK tidak dilibatkan sejak awal, Rizal mengatakan para penegak hukum dapat kapan saja meminta bantuan.
Sebab secara ringkas ada tiga hal pokok yang menjadi tugas BPK, yaitu memeriksa keuangan lembaga yang menggunakan uang negara secara rutin, pemeriksaan kinerja, dan juga pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
“Pemeriksaan ketiga ini investigasi. Hasilnya adalah angka kerugian negara kalau memang ada kerugian negara,” jelasnya.
Hal tersebut disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Nasional Partisipasi Publik dalam Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Penanganan Kasus Korupsi, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta.
Dalam acara yang diinisiasi LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) itu hadir juga perwakilan dari Aliansi Masyarakat Anti Korupsi, Kepala Sub Direktorat I Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri Kombes Pol Adi Deriyan Jayamarta, Auditor IV BPK Rizal Djalil, Deputi Pengawasan Keuangan Daerah BPKP Iswan Elmi, dan Koordinator Supervisi Penindakan KPK M. Rum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
