Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

MUNASLUB PARTAI GOLKAR: Tidak Ada Uang Saku Bagi Peserta

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan tidak akan ada uang saku bagi peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Bali 23 hingga 26 Mei 2016.
Ketua umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (ketiga kanan) didampingi Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham (kedua kanan), Wakil ketua umum DPP Partai Golkar Agung Laksono (kedua kiri), Sharif Cicip Sutarjo (kanan) dan Theo L. Sambuaga (kiri) memimpin Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (28/4/2016)./Antara-Muhammad Adimaja
Ketua umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (ketiga kanan) didampingi Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham (kedua kanan), Wakil ketua umum DPP Partai Golkar Agung Laksono (kedua kiri), Sharif Cicip Sutarjo (kanan) dan Theo L. Sambuaga (kiri) memimpin Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (28/4/2016)./Antara-Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA -  Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan tidak akan ada uang saku bagi peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Bali 23 hingga 26 Mei 2016.

"Uang saku untuk daerah ditiadakan. Namun uang transportasi akan disesuaikan, yang berasal dari daerah jauh akan dilebihkan, sedangkan yang daerahnya dekat lebih kecil," ujar Aburizal seusai mengikuti Rapat Pleno DPP Golkar di Jakarta, Kamis (28/4/2016).

Aburizal mengatakan jumlah biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Munaslub Golkar, sesuai dilaporkan Panitia Pengarah Munaslub adalah Rp66,9 miliar.

Dana tersebut, kata dia, sudah mencakup biaya transportasi peserta munaslub dan lain sebagainya.

Dia menegaskan apabila peniadaan uang saku dimanfaatkan oknum kandidat calon ketua umum untuk memberikan uang saku langsung ke peserta munaslub, maka yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi dari Komite Etik Munaslub.

Ketua Panitia Pengarah Munaslub Nurdin Halid mengatakan total dana penyelenggaraan Munaslub sebagian di antaranya akan dibebankan kepada kandidat calon ketua umum, yang diputuskan sebesar Rp1 miliar, dan sisanya akan dikumpulkan dari sumbangan kader serta pengurus.

Nurdin menjelaskan pembayaran iuran Rp1 miliar dari calon ketua umum akan diatur dengan jadwal khusus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Sumber : ANTARA
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper