Kabar24.com, JAKARTA - Kepolisian republik Indonesia merespons transformasi fundamental ekonomi di Indonesia dengan penambahan arah penegakan hukum.
“Perubahan ekonomi Indonesia dari sebelumnya yang berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis produksi, kebijakan tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan serta pembangunan lebih merata terutama di luar Jawa, mesti direspons tanpa perlu penundaan lagi agar kebijakan tersebut tepat sasaran," tutur Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol Anang Iskandar, usai pemaparan pada acara bimbingan teknis bagi penyidik pegawai negeri sipil di Medan.
Berdasarkan rilis yang beredar Selasa (12/4/2016), Anang menyebutkan bahwa penengak hukum juga memiliki tugas mengawal dan melindungi kebijakan ekonomi melalui perlindungan terhadap stabilitas harga pangan, percepatan pencairan dana desa dan penambahan raskin.
Dalam penanggulangan tindak pidana dewasa ini, ujar Anang, kebijakannya sudah sangat jelas dan tegas yaitu menanggulangi tindak pidana setidaknya harus memenuhi 3 unsur.
“Bangsa ini sangat mengharapkan adanya peningkatan kemampuan terhadap legal skill, technical skill dan yang paling utama adalah peningkatan koordinasi antara para PPNS dan penyidik Polri. Cara pertama, criminal law application; kedua prevention without punishment; dan yang ketiga influencing views of the society on crime and punishment," terangnya.
Kendati demikian, Anang tidak menampik bahwa masih ada beberapa lini yang sebenarnya bisa dioptimalisasi oleh para penyidik Polri dan PPNS.
Ia mendorong agar berbagai peningkatan segera dilakukan oleh jajarannya.
"Optimalisasi kemampuan mesti segera dilakukan setiap saat, baik secara structure learning maupun unstructure learning. Para penyidik juga harus berpikir secara futuristik dan antisipatif terhadap perkembangan hukum dan setiap jenis kejahatan," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
