Kabar24.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepada seluruh daerah di wilayahnya untuk merencanakan program pembangunan yang berkelanjutan dengan tujuan memacu perekonomian daerah.
Dia mengakui angka kemiskinan Jateng yang mencapai 13,32% dari total penduduk sebanyak 35 juta jiwa dan tingkat pengangguran yang masih tinggi, menjadi problem utama pembangunan di Jateng.
“Makanya, setiap daerah harus membuat perencanaan pembangunan yang fokus, berkelanjutan, sesuai prioritas, dan jangan atas selera,” terangnya, Kamis (7/4/2016).
Ganjar memaparkan jumlah warga miskin terbanyak Jateng tersebar di Kabupaten Wonosobo yang mencapai 22,02% dan Kebumen 21,32%.
Oleh karena itu, masing-masing daerah harus dapat menciptakan peluang usaha dan memanfaatkan beragam potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
"Wilayah eks-Karesidenan Kedu ini memang unik. Angka kemiskinan tertinggi di Wonosobo tapi angka pengangguran terendah justru di Temanggung. Maka saya minta semua kepala daerah harus fokus pada persoalan yang harus ditangani. Jangan terlalu banyak karena nanti malah tidak tercapai," ujar politisi PDIP itu.
Untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran, kata dia, masing-masing daerah harus berupaya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan beragam potensi daerah, baik potensi sektor UMKM, wisata alam, ataupun budaya.
Bisa juga melalui berbagai pelatihan keterampilan untuk meningkatkan SDM, sehingga bisa menciptakan peluang usaha.
Menurutnya, tidak sedikit desa di wilayah Bakorwil II yang memiliki kekayaan alam dan budaya lokal yang bila dikembangkan dan dikelola dengan baik dapat menekan kemiskinan dan pengangguran.
Antara lain Candi Borobudur yang telah mendunia, Ketep Pass dengan panorama alam memesona, aneka kuliner, serta beragam kebudayaan tradisional.
Di samping itu, potensi sektor pertanian, yakni tembakau dan kopi arabika Temanggung yang telah terbukti mampu menyejahterakan masyarakat.
"Untuk penataaan tempat-tempat wisata yang bisa dieksplor, juga bisa minta anggaran ke pusat, kalau perlu dikerjakan dengan pihak ketiga," ujarnya.
Dalam kesempatan Musrenbangwil, Kepala Desa Kaligono Magelang Suroto meminta gubernur meresmikan Desa Kaligono sebagai Desa Rintisan Berdikari secara jarak jauh.
Dia mengatakan, sesuai arahan gubernur, hasil musyawarah desa sudah ditempel di dalam dan luar balai desa.
Termasuk catatan jumlah dana desa 2016 sebesar Rp630 juta dan alokasi dana desa Rp370 juta.
Dana dari pemerintah pusat dan provinsi itu sebagian besar akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan.
Pasalnya, jalan antardusun yang panjang membutuhkan dana tidak sedikit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
