Bisnis.com, JAKARTA - Di Balai Kirti Istana Kepresidenan Bogor, Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menorehkan buah pemikirannya dalam batu prasasti "Setiap Presiden Ingin Berbuat yang Terbaik bagi Bangsa dan Negaranya".
Buah pemikiran itu bermakna filosofis yang mendalam di tengah kewajaran bahwa lebih sering seorang kepala negara terseret atau bahkan diseret dalam pusaran kepentingan politik yang merugikan atau menguntungkan kelompok tertentu.
Bukan semata SBY bahkan penerusnya kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengalami hal yang sama. Kedua tokoh bisa jadi sepakat bahwa keduanya ingin berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, tetapi konstelasi politik kerap kali membuat kebijakan yang diambil tidak bisa dipisahkan dengan sikap dan respons bernada politis dari berbagai kalangan.
Sebagai Presiden, sebagaimana SBY dulu, Jokowi memiliki sikap yang serupa untuk misalnya menjadikan BUMN Indonesia lebih baik. Ketika SBY berkuasa selama dua periode, wacana menjadikan BUMN Indonesia untuk menjadi kompetitor sebanding dengan Temasek Holding di Singapura telah digaungkan.
Beberapa di antaranya termasuk BUMN pupuk dan semen bahkan telah sempat dikonsolidasikan dalam satu BUMN induk. Mimpi itu kini mulai dilanjutkan dalam Pemerintahan Jokowi-JK, ketika holding BUMN kembali diwacanakan untuk direalisasikan.
Lokomotif Ekonomi Presiden Jokowi sejatinya ingin agar BUMN apapun bentuknya harus mengambil peran sebagai lokomotif penggerak perekonomian nasional.
"BUMN jangan pikir untung rugi tapi berikan multiplier effect. Kita ingin BUMN tidak jago kandang, tapi berani serang negara-negara lain untuk kembangkan ekonomi nasional kita," ujar Jokowi, Senin (29/2/2016).
Jokowi bahkan menggelar beberapa kali rapat terbatas dengan tema holding BUMN termasuk saat tepat setahun menjabat, pada 29 Februari 2016.
Presiden mengatakan bahwa diperlukan peta jalan atau "roadmap" untuk menjadikan BUMN sebagai penggerak ekonomi nasional yang kuat dan lincah salah satu caranya adalah dengan memperkuat sinergi BUMN. "Kita ingin peta jalan 'roadmap' yang jelas agar BUMN kita kuat dan lincah, berani bersaing di era persaingan," ucap Presiden.
Presiden meminta agar peta jalan dalam bentuk holding atau virtual holding itu harus segera diputuskan. "Perlu diputuskan segera, agar kekuatan BUMN dan kelincahan itu bisa segera dilakukan terutama saat MEA," ucap Presiden.
Presiden juga menggarisbawahi bila diperlukan agar dilakukan resizing ekonomi dan peningkatan budaya kerja agar BUMN punya daya saing kuat di era global dan MEA. Presiden kemudian meminta Rini untuk menganalisis dari sisi hukum arah holding BUMN itu.
Menanggapi arahan Presiden Jokowi itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan arah holdingisasi dilakukan dengan pertimbangan bisa meningkatkan efisiensi, memberikan tambahan kemampuan untuk pendanaan, sehingga menuju kemandirian secara finansial. "Jadi kalau kita lakukan pembangunan-pembangunan itu, tidak tergantung pada APBN. Ini yang paling utama," kata Rini.
Teknisnya holding akan dilakukan per sektor kemudian akan dilihat BUMN yang bergerak pada sektor yang sama sehingga bisa dipisah-pisahkan aset yang mereka miliki agar lebih efisien.
Sebelumnya, Jokowi juga menyoroti holding untuk sektor kontruksi termasuk jalan tol. "Kita konsentrasikan lebih dulu ke pembangunan yang jalan tol. Karena kan memang kita membutuhkan betul pembiayaan untuk pembangunan jalan tol di Sumatera, Kalimantan, di Jawa sendiri, begitu juga di Sulawesi," katanya.
Holding BUMN boleh jadi merupakan satu dari sekian banyak impian Presiden untuk Indonesia yang lebih baik. Namun apapun bentuknya kini, BUMN idealnya menjadi sumber kemakmuran bagi masyarakat.
Untung rugi diharapkan bukan menjadi tujuan akhir bagi sebuah perusahaan yang menggunakan pelat berwarna merah itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
