Bisnis.com, JAKARTA- Ketua DPR Ade Komaruddin mendukung langkah Presiden Joko Widodo mewajibkan seluruh menteri bertanggung jawab mengendalikan anggaran kementerian masing-masing pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017.
Menurutnya, melalui perubahan total tesebut, kini kendali anggaran tidak lagi diberikan kepada bawahan menteri, baik dirjen, direktur maupun pejabat lainnya. Dengan cara itu, dirjen dan pejabat ke bawah hanya memberikan rincian, sedangkan kebijakan yang berkaitan dengan anggaran dipegang menteri.
Akom, sapaan akrab politisi Golkar menyatakan dirinya memahami presiden tak ingin lagi berpaku pada sistem money follow function. Selama ini, dengan sistem itu, anggaran kementerian dibagi berdasarkan jumlah unit kerja di kementerian.
Selain potensi uang negara hilang tanpa ada hasil, sistem lama itu berpotensi menyebabkan program yang sebenarnya prioritas di sebuah kementerian jadi tak tergarap.
"Selain itu, dengan sistem baru yang didorong presiden, maka proses akan lebih mudah untuk mengontrol, mengecek, dan mengawasinya," kata Akom dalam pernyataannya kepada wartawan, Sabtu (13/2/2016).
Lebih jauh, Akom sepakat bila sistem baru itu akan bisa mengurangi potensi munculnya aparat birokrasi di bawah yang kerap menjadi 'raja-raja' kecil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel