Kabar24.com, JAKARTA - Rencana pengusiran Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Pulau Bangka menjadi ujian kewibawaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam melindungi kebebasan beragama.
Wakil Ketua Setara Institute Bonar Naipospos menuturkan, Bupati Bangka Tarmizi tampaknya melakukan pembangkangan dengan tak memedulikan teguran Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Data Setara Institute 2015, dari 197 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan 98 peristiwa pelanggaran dilakukan oleh aktor negara. Sedangkan, 138 peristiwa sisanya dilakukan oleh aktor non negara. Dari aktor negara, pemerintah kabupaten/kota terlibat dalam 31 peristiwa.
"Kemampuan negara menangani Ahmadiyah, termasuk Gafatar, adalah ujian sejauh mana kewibawaan pemerintah Jokowi dalam menangani kebebasan beragama dan berkeyakinan," kata Bonar dalam rilisnya yang dikutip Kabar.24.com, Jumat (5/2/2016).
Dia menegaskan, Presiden harus tak menunggu rencana eksekusi itu dilakukan, namun segera mengambil tindakan tegas atas Bupati Bangka yang melakukan pembangkangan terhadap instrusi Kementerian Dalam Negeri.
Bonar memaparkan kekerasan dan pengusiran JAI di Bangka akan mempertebal bukti ketidakhadiran negara dalam melindungi kelompok minoritas.
"Jika itu terjadi, akan semakin mempertebal bukti ketidakhadiran negara dalam melindungi kelompok minoritas di Indonesia, setelah sebelumnya pemerintah gagal melindungi pengikut Gafatar di Mempawah," kata Bonar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
