Bisnis.com, JAKARTA - Aburizal Bakrie dan Agung Laksono mendatangi kediaman dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Ketua Tim Transisi Partai Golkar guna membahas mengenai rencana musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
"Pertemuan ini untuk memantapkan silaturahmi, segera setelah ini ada rapat DPP hasil Munas Riau, dimana komposisi Ketua Umum-nya ARB, wakilnya Agung Laksono," kata Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu (3/2/2016).
Dalam pertemuan itu hanya hadir Agung Laksono dan Ical tanpa didampingi pengurus Partai Golkar.
Wapres mengatakan mulai saat ini tidak ada lagi kubu dalam Partai Golkar, melainkan hanya satu kepengurusan yang didasarkan pada Munas Riau.
"Jadi Golkar kini sudah satu, tidak ada lagi kubu dan kita siapkan Golkar yang baik ke depannya. Itu cita-cita sehingga Golkar bisa solid di Pusat dan daerah, tidak ada grup, DPP-nya satu, Slipi (Kantor DPP) satu," tambahnya.
Aburizal mengatakan Kamis (4/2) akan dilakukan rapat perdana pengurus Partai Golkar versi Munas Riau.
"Kita mulai rapat besok, kita akan silaturahmi untuk konsolidasi partai. Munas-nya kapan, belum sampai di situ. Tapi saya kira tidak akan jauh-jauh, mudah-mudahan April atau Mei," kata Aburizal.
Terkait pertemuan tersebut, Agung juga mengapresiasi langkah Jusuf Kalla selaku politikus senior dan wakil presiden.
"Saya apresiasi Pak JK yang bukan hanya mengurusi tugas kenegaraan, tapi juga tugas organisasi. Kami tidak bicara yang berat-berat, intinya keputusan Menkumham akan kami jalankan demi kepentingan bangsa dan negara," kata Agung.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly menyatakan, pihaknya akan memperpanjang masa berlaku Surat Keputusan kepengurusan Partai Golkar hasil musyawarah nasional Riau.
Yasonna menegaskan perpanjangan SK tersebut untuk pengurusnya melaksanakan musyawarah luar biasa (munaslub) guna menyelesaikan konflik dualisme kepengurusan.
"Ia diperpanjang sementara untuk melaksanakan munas. Enam bulan lah," kata Yasonna.
Munas Partai Golkar yang digelar di Riau pada 2009 memutuskan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum dan Agung Laksono berada di posisi Wakil Ketua umum ini, dan kepengurusan ini telah berakhir pada pada 31 Desember 2015.
Saat ini Partai Golkar mengalami konflik kepengurusan, dengan Aburizal yang terpilih kembali sebagai Ketua Umum hasil Munas Bali, dan Agung Laksono sebagai Ketua Umum hasil Munas Ancol.
Pemerintah mengakui kepengurusan hasil Munas Ancol, namun pengadilan telah membatalkan keputusan yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM tersebut.
Rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar versi Munas Bali telah merekomendasikan menggelar musyawarah luar biasa (munaslub) untuk menyelesaikan konflik dualisme itu, namun terkendala Partai Golkar di bawah pimpinan Aburizal Bakrie belum memiliki surat keputusan (SK) yang sah dari pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
