Kabar24.com, JAKARTA --Kaum moderat diharap segera mengambil inisiatif untuk merespons gerakan radikal yang belakangan muncul dalam bentuk aksi kekerasan dan tindakan berbau teror.
Pemerintah Indonesia mendorong peran kaum moderat dalam upaya penanggulangan aksi ekstremisme dan terorisme yang semakin sering terjadi di berbagai belahan dunia, demikian keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Senin (30/11/2015).
Direktorat Jenderal Kerja Sama Asean Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan simposium bertajuk "Dampak Negatif Ekstremisme dengan Kekerasan terhadap Kaum Moderat" (Repercussion of violent extremism towards moderates) pada 27-28 November, di Yogyakarta.
Direktur Jenderal Kerja Sama Asean Kemlu I Gusti Agung Wesaka Puja pada saat membuka simposium itu menekankan pentingnya mengetahui akar masalah munculnya ekstremisme, radikalisme dan terorisme.
Dia juga mengatakan bahwa diperlukan penerapan soft power, seperti dialog antar dan intra agama dalam mengatasi perbedaan budaya dan kepercayaan, serta mempromosikan perdamaian dan toleransi.
"Kaum moderat global yang merupakan mayoritas diharapkan dapat mulai mengambil tindakan aktif untuk menanggapi gerakan radikal," ujar dia.
Menurut Puja, pendidikan yang baik dan pengembangan sikap toleransi dalam semua sisi kehidupan, termasuk melakukan dialog antarkepercayaan, merupakan awal untuk melawan gerakan ekstremisme dan radikalisme.
Di samping itu, kata dia, pengembangan upaya yang melibatkan kerja sama semua pihak termasuk pemerintah, kelompok masyarakat sipil, akademisi, pemuka agama, dan media juga perlu dilakukan.
Berbagai media telah memberitakan meningkatnya Islamophobia dan sentimen anti pengungsi pascaserangan Gedung World Trade Center di New York pada 2001 dan serangan Paris yang belum lama terjadi pada November 2015.
Untuk itu, Pemerintah Indonesia memandang penting pemberdayaan kaum moderat yang mendukung perdamaian dan mengutuk kekerasan yang dilakukan kelompok ekstremis dan radikal.
Hal itu menjadi salah satu dasar pemikiran diselenggarakannya simposium bertajuk "Dampak Negatif Ekstremisme dengan Kekerasan terhadap Kaum Moderat".
Simposium itu juga sebagai pengejawantahan fungsi Asean Institute for Peace and Reconciliation (AIPR), suatu institut penelitian dalam bidang perdamaian dan rekonsiliasi konflik di Asean yang dibentuk pada 2012 dan berpusat di Jakarta yang merupakan prakarsa Indonesia.
Pada simposium tersebut, sejumlah pakar dan pemerhati dalam bidang kajian mengenai ekstremisme, radikalisme dan terorisme dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Belanda dan Swedia, beserta beberapa tokoh pimpinan cendikiawan muslim telah membahas topik-topik terkait, seperti mengenai akar permasalahan kekerasan radikal.
Para pakar berbagi pengetahuan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam mengidentifikasi akar masalah terjadinya berbagai fenomena kekerasan radikal yang merebak akhir-akhir ini.
Individu yang termajinalkan, kekecewaan politik dan sejarah, ketidakadilan sosial merupakan sebagian dari banyak akar masalah yang diidentifikasi para pakar tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
