Bisnis.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus membentuk tim khusus yang menangani upaya dialog perdamaian di Papua, untuk merealisasikan janjinya membangun demokrasi di Papua.
Haris Azhar, Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), mengatakan masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, untuk membawa Papua lebih dekat dengan Indonesia.
Untuk itu, Presiden Jokowi harus membentuk tim khusus yang fokus menangani hal tersebut.
“Presiden Jokowi boleh senang atas pembebasan Filep Karma, tetapi pekerjaan rumahnya untuk Papua masih panjang, dan Presiden harus segera menyusun tim di bawahnya,” katanya di Jakarta, Kamis (26/11/2015).
Haris menuturkan tim tersebut harus mampu menjalin dialog perdamaian dengan masyarakat Papua, dan merespon cepat tindak kekerasan, diskriminasi, serta ketegangan yang sering muncul antara masyarakat Papua dengan aparat keamanan.
Menurutnya, Presiden Jokowi juga harus mendorong dibentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia di Papua, agar penanganan pelanggaran HAM dapat diselesaikan.
Haris juga menyebutkan pembebasan Filep Karma merupakan langkah awal yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk membangun kepercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah. Meski demikian, masih ada tahanan politik asal Papua yang belum dibebaskan.
Seperti diketahui, Filep Karma dibebaskan setelah mendekam selama 11 tahun di penjara. Filep mendapat vonis 15 tahun, karena menyuarakan kemerdekaan Papua.
Presiden sebelumnya menyebut akan mengupayakan pembebasan Filep Karma melalui proses grasi, tetapi Filep menolak grasi karena tidak ingin mengakui kesalahannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
