Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Minta Vietnam Perhatikan Investasi Pengusaha Indonesia

Investasi pelaku usaha asal Indonesia berkembang sangat pesat di Vietnam. Saat ini, nilai investasi yang masuk dari Indonesia ke negara itu mencapai US$500 juta.
Pabrik pemintalan sutra di provinsi Ha Nam, pinggiran kota Hanoi, Vietnam/Reuters
Pabrik pemintalan sutra di provinsi Ha Nam, pinggiran kota Hanoi, Vietnam/Reuters

Bisnis.com, KUALA LUMPUR—Pemerintah Indonesia meminta Vietnam memberikan perhatian khusus terhadap investasi yang dilakukan pengusaha nasional di negara tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengatakan investasi pelaku usaha asal Indonesia berkembang sangat pesat di Vietnam. Saat ini, nilai investasi yang masuk dari Indonesia ke negara itu mencapai US$500 juta.

“Investasi Indonesia di Vietnam berkembang pesat dengan nilai hampir mencapai US$500 juta. Kami berharap ada perhatian dari pemerintah Vietnam,” katanya dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (22/11/2015).

Presiden menuturkan Indonesia memiliki banyak produk strategis yang dapat diekspor ke Vietnam. Langkah tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan perdagangan kedua negara itu.

Menurutnya, kerja sama Indonesia dan Vietnam harus terus ditingkatkan, agar dapat mencapai target US$10 miliar pada 2018, dari yang saat ini hanya sekitar US$6 miliar.

Perdana Menteri Nguyen sendiri menyambut baik tawaran Presiden Jokowi, dan akan menugaskan menteri pertahanannya untuk menindaklanjuti investasi Indonesia.

“Saya akan menugaskan Menteri Pertahanan Vietnam untuk menindaklanjuti investasi Indonesia dan kesepakatan kerja sama ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Indonesia dan Vietnam juga sepakat untuk mempercepat penyelesaian negosiasi zona ekonomi eksklusif kedua negara.

Presiden Jokowi berharap kedua negara dapat menyelesaikan kesepakatan tersebut pada Desember 2015.

Selain itu, Indonesia juga menyampaikan komitmennya untuk menciptakan stabilitas dan keamanan di Laut Cina Selatan. Hal itu diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

“Agar pertumbuhan terjadi di kawasan tersebut, hukum internasional harus dihormati,” ucap Presiden.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Lili Sunardi
Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper