Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pengamat: Jangan Bawa Pertamina ke Lingkaran Politik

Kalangan pengamat meminta agar berbagai upaya menyeret Pertamina ke lingkaran politik segera dihentikan karena berpotensi mengganggu kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.
/Ilustrasi
/Ilustrasi

Kabar24.com, JAKARTA--Kalangan pengamat meminta agar berbagai upaya menyeret Pertamina ke lingkaran politik segera dihentikan karena berpotensi mengganggu kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

"Harus dihentikan karena `gangguan-gangguan seperti itu akan membuyarkan konsentrasi Pertamina karena tidak menjadi domain mereka secara profesional," kata pengamat BUMN Universitas Indonesia Toto Pranoto seperti dikutip Antara, Jumat.

Menurut dia, Isu mengenai surat palsu Setya Novanto kepada Dirut Pertamina, sangat merugikan Pertamina dan berpotensi mengganggu kinerja BUMN tersebut.

Untuk itu, lanjutnya, tidak ada jalan lain kecuali menghentikan upaya-upaya yang bisa menyeret Pertamina ke lingkaran politik.

Toto menyatakan, menyeret Pertamina ke dalam lingkaran politik, sangat merugikan, terlebih pada saat ini, ketika tantangan yang dihadapi sangat besar di antaranya, persiapan agar bisa bersaing dengan pasar global, serta anjloknya harga minyak dan gas.

Itulah sebabnya, lanjutnya meski pemberitaan mengenai SN bergerak seperti bola liar, hendaknya tidak membawa-bawa BUMN tersebut.

Toto menjelaskan, sebagai entitas bisnis, Pertamina memang sebaiknya dibiarkan bekerja secara profesional, terlebih lagi selayaknya BUMN, Pertamina juga merupakan motor penggerak ekonomi, sehingga harus diperlakukan dan dikondisikan agar bisa bekerja secara optimal.

Menurut dia, hal ini penting, terlebih Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) awal 2016, dimana kondisi persaingan semakin terbuka.

"Kalau BUMN terus menjadi objek permainan politik, kita tidak akan bisa bersaing. Kapan kita bisa maju," katanya.

Toto kemudian membandingkan antara Indonesia dan negara tetangga, misalnya bagaimana Malaysia memperlakukan Khazanah dan Singapura terhadap Temasek.

Ia menilai perlakuan para pejabat dan politisi Indonesia terhadap BUMN, termasuk Pertamina, ternyata masih jauh dari harapan.

"Jika saja pemerintah sudah menempatkan BUMN pada ranah bisnisnya, tentu tidak akan ada lagi penyeretan BUMN ke lingkaran politik," katanya.

Di sisi lain, Toto mendukung sikap Pertamina yang tetap profesional menghadapi berbagai gangguan tersebut di mana manajemen Pertamina, sudah mendudukkan persoalan ini pada tempatnya. Meski belum menjadi perusahaan publik, tapi Pertamina sudah memegang teguh prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Senada dengan itu anggota Komisi VII DPR Kurtubi mendukung Pertamina sebaiknya tidak diseret ke dalam lingkaran politik, termasuk di dalamnya, jangan sampai terdapat kepentingan politik yang dibawa ke ranah bisnis di lingkup BUMN.

"Pertamina adalah perusahaan negara yang harus dijaga independensinya dalam mengelola minyak dan gas nasional. Tidak boleh ada yang membawa Pertamina ke persoalan politik dan juga tidak boleh ada kepentingan politik yang masuk ke Pertamina," katanya.

Untuk itu Kurtubi juga setuju terhadap sikap Pertamina yang tetap profesional dan mengedepankan tata kelola perusahaan dengan baik. Termasuk menyikapi adanya kepentingan politik seperti saat ini.

"Pertamina memang harus mempertimbangkan bisnis murni. Mereka akan menjadikan GCG sebagai pertimbangan utama," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Rustam Agus
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper