Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pansus Minta BPK Audit Investigasi JICT & Kalibaru

Panitia Khusus Pelindo II yang dibentuk DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk segera menuntaskan audit investigasi perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal dan pelabuhan Kalibaru.
Kawasan terminal peti kemas JICT dan TPK Koja, Tanjung Priok./Bisnis
Kawasan terminal peti kemas JICT dan TPK Koja, Tanjung Priok./Bisnis

Kabar24.com, JAKARTA — Panitia Khusus Pelindo II yang dibentuk DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk segera menuntaskan audit investigasi perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal dan pelabuhan Kalibaru.

Rieke Diah Pitaloka, Ketua Panitia Khusus Pelindo II, mengatakan permintaan itu sesuai dengan hasil rapat pansus yang menghendaki adanya penyelidikan lebih lanjut soal dua pelabuhan tersebut.

“Itu diluar pengadaan barang berupa mobile crane yang sudah masuk ranah hukum,” katanya, Senin (16/11).

Soal JICT, paparnya, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diklaim sudah mencapai 95% akhirnya menemukan sejumlah penyimpangan antara lain yang terjadi dalam proses amandemen pemberian kuasa dari Pelindo kepada pihak JICT yang dilakukan sebelum akhir masa perjanjian.

Dalam kesempatan itu, Rieke meminta BPK bekerja untuk mengeluarkan hasil audit yang tidak terbeli. “Pansus juga akan bekerja semaksimal mungkin,” katanya dalam pertemuan dengan pimpinan BPK.

Soal JICT, sejauh ini pansus menemukan adanya dugaan pelanggaran ketaatan pajak yang dilakukan oleh Pelindo II dan anak usahanya JICT yang dikelola bersama Hutchison Port Holding Group.

Junimart Girsang, anggota pansus Pelindo II dari Fraksi PDIP, mengatakan ada potensi kerugian dari pelanggaran pajak tersebut.

“Kami tidak bisa sebutkan. Kami akan minta Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk memberikan penjelasan.”

Pansus juga telah mengantongi bukti-bukti itu antara lain terkait dengan pelanggaran penunjukan konsultan keuangan Deutsche Bank Hong Kong yang tidak pernah melalui tender secara terbuka. “Saat ini, konsultan itu sudah tujuh bulan bekerja.”

Pansus juga menemukan adanya kekurangan pendapatan perusahaan pengelola pelabuhan itu.

“Jika dibandikan dengan periode sebelumnya, ada pendapatan yang hilang sebesar US$250 juta. Kami akan mengundang R. J. Lino untuk menjelaskan penyusutan pendapatan itu,” kata Junimart.

Selain bukti pelanggaran pengelolaan perusahaan, pansus juga tengah membidik oknum yang membekingi Lino dalam menjalankan perusahaan pengelola pelabuhan itu.

“Kami sudah melihat Lino sangat kuat. Buktinya saat terdesak, Lino bisa telpon sana-sini. Bahkan dia mengancam mundur.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper