Kabar24.com, JAKARTA - Belum lagi pilkada serentak berlangsung, praktik pemangkasan anggaran sudah berjalan lebih dulu.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyatakan terdapat temuan dan laporan adanya keputusan politik DPRD yang memangkas alokasi anggaran penyelenggaraan pilkada yang sudah disetujui berdasarkan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
"Dari sisi penggunaan, terdapat temuan dan laporan adanya hambatan penyaluran anggaran khususnya terkait anggaran pengawasan," kata Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu di Gedung MPR/DPR Jakarta, Rabu (7/10/2015).
Farouk meminta kepada pemerintah agar memberikan arahan kepada jajaran pemda dan DPRD agar dalam penyusunan RAPBD-P tidak melakukan pemotongan terhadap anggaran pilkada yang sudah ditentukan dalam NPHD.
"Karena hal tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu penyelenggaraan pilkada sesuai rencana anggaran yang ditentukan," ujar Farouk.
Ia juga meminta kepada pemerintah memberikan arahan kepada jajaran pemda untuk tidak menghambat penyaluran dana pilkada.
"Khususnya yang menyangkut dana-dana pengawasan karena akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan pengawasan," tuturnya.
Pilkada serentak gelombang pertama akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015.
Jika tidak ada aral, pilkada gelombang pertama ini akan dilakukan di 269 daerah provinsi, kabupaten, dan kota.
DPD sendiri telah melakukan pengawasan terhadap kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak di seluruh daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
