Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR: Siswa Korban Asap Harus Dapat Kelas Tambahan

Dengan diliburkannya sejumlah sekolah di daerah yang terkena dampak asap, membuat semakin tertinggalnya sejumlah mata pelajaran bagi siswa.
Sejumlah pelajar Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 melakukan aktivitas belajar di dalam ruangan sekolah dengan memakai masker, di Palembang, Sumsel. Selasa (15/9/2015). Untuk menghindari penyakit Infeksi Penyaluran Atas (ISPA) pemerintah propinsi mengimbau masyarakat untuk mengenakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah./Antara
Sejumlah pelajar Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 melakukan aktivitas belajar di dalam ruangan sekolah dengan memakai masker, di Palembang, Sumsel. Selasa (15/9/2015). Untuk menghindari penyakit Infeksi Penyaluran Atas (ISPA) pemerintah propinsi mengimbau masyarakat untuk mengenakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah./Antara

Kabar24.com, JAKARTA - Bencana kabut asap menyebabkan banyak sekolah diliburkan di sejumlah daerah agar siswa terhindar dari dampak asap.

Dengan diliburkannya sejumlah sekolah di daerah yang terkena dampak asap, membuat semakin tertinggalnya sejumlah mata pelajaran bagi siswa.

Anggota Komisi X DPR RI Asdy Narang mengatakan, pemerintah harus menyediakan kelas tambahan untuk siswa yang selama ini diliburkan. Kelas tambahan itu bisa pada hari Sabtu atau dengan menambah jam pelajaran.

"Harus ada kelas tambahan kalau diliburkan. Kalau tidak bisa tertinggal sama daerah lain. Kurikulum ini kan harus tuntas semuanya," kata Asdy saat dihubungi Bisnis.com di Jakarta, Rabu (23/9/2015).

Politisi asal Kalimantan Tengah itu mengharapkan, dinas kabupaten dan provinsi dapat mengeluarkan kebijakan tersebut sehingga tidak merugikan siswa yang terkena dampak asap.

“Informasi yang saya terima, siswa sekolah dasar masih diliburkan, sedangkan untuk siswa SMP dan SMA masuknya siang dan pulangnya cepat. Jadi mereka sangat tertinggal,” ungkapnya.

Selain merugikan para siswa, dia menjelaskan, bencana asap juga menghadirkan banyak gangguan pernapasan masyarakat seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Untuk itu, jelasnya, pemerintah pusat dan daerah segera mungkin menyelesaikan masalah tersebut secara gotong royong. Pemerintah harus mampu mengambil tindakan tegas terhadap perusahan yang melanggar peraturan agar tidak seenaknya membakar hutan untuk kepentingan individu dengan merugikan banyak pihak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper