Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan partainya menolak kenaikan tunjangan DPR RI di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit saat ini.
"Saya pikir Demokrat tidak setuju itu [kenaikan tunjangan]. Rakyat lagi susah kayak begini, pengangguran nambah, inflasi tinggi, rakyat untuk makan saja susah," ujar Syarief di Jakarta, Kamis (17/9/2015).
Anggota Komisi I DPR RI ini menyatakan pendapatan anggota DPR sejauh ini sudah cukup dan seharusnya anggota DPR prihatin terhadap kondisi ekonomi saat ini.
Menurut dia, sebaiknya DPR mementingkan rakyat ketimbang meminta kenaikan tunjangan.
"Lebih bagus itu rakyat dulu diperhatikan. Belum lagi [ada bencana] asap, sudah susah dikasih asap lagi," ujar dia.
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Irma Suryani mengatakan, Kementerian Keuangan melalui surat No S-520/MK.02/2015 menyetujui kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI yang dimasukkan ke RAPBN 2016.
"Memang ada permintaan dari BURT ke pemerintah untuk perbaikan tunjangan anggota," kata Irma, Selasa (15/9/2015).
Dia menyebutkan kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI itu meliputi tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga bantuan langganan listrik dan telepon.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai kenaikan tunjangan DPR RI yang besarnya mencapai Rp4 triliun itu relatif kecil atau hanya 0,00191 persen dari total belanja negara Rp2.039,5 triliun pada APBN 2015, sehingga tidak perlu diributkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
