Kabar24.com, MAKASSAR—Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan revitalisasi sarana dan prasarana pada tempat-tempat wisata sebagai tindak lanjut penerbitan paket kebijakan ekonomi oleh pemerintah di sektor pariwisata.
Dalam paket kebijakan ekonomi yang belum lama ini disampaikan Presiden Joko Widodo disebutkan untuk mendorong perekonomian dari sektor pariwisata, pemerintah akan menambah jumlah negara bebas visa.
Saat ini jumlah negara penerima fasilitas bebas visa dari Indonesia berjumlah 45 negara.
Pada Oktober nanti, pemerintah akan menambah 47 negara sehingga total negara asing yang memperoleh fasilitas bebas visa menjadi 92 negara.
Hal tersebut dilakukan untuk mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta per tahun pada 2019.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel Jufri Rachman mengapresiasi penerbitan paket kebijakan yang bertujuan untuk mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.
Dia menilai upaya pemerintah itu akan membawa dampak positif terhadap industri pariwisata nasional.
“Kami akan memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya untuk mempromosikan potensi-potensi wisata yang ada di Sulsel,” kata Jufri kepada Bisnis, Jumat (11/9/2015).
Dia menambahkan, untuk menjangkau peluang tersebut dibutuhkan adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai pada tempat-tempat tujuan wisata.
Dalam melakukan tugas tersebut, imbuhnya, dibutuhkan adanya koordinasi antara Pemprov Sulsel dengan pemerintah kabupaten/kota.
Peran pemerintah kabupaten/kota selaku pengelola memiliki kewajiban dalam mengalokasikan anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana, sedangkan peran pemprov ialah melakukan promosi potensi wisata dan menyelenggarakan sejumlah acara baik yang bertaraf nasional maupun internasional.
Akan tetapi, dia menegaskan promosi potensi wisata yang dilakukan Dinas Pariwisata Sulsel tidak dapat berjalan optimal karena terkendala keterbatasan anggaran.
Jufri menuturkan pada tahun ini saja anggaran pariwisata Provinsi Sulsel tidak sampai Rp1 miliar.
Menurutnya, untuk menutupi kekurangan ketersediaan anggaran, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menjanjikan penyaluran dukungan senilai Rp10 miliar.
Namun, dukungan tersebut tidak disalurkan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk promosi iklan di berbagai media nasional dan internasional yang ditangani langsung oleh Kemenparekraf.
“Kami berharap dukungan dari pemerintah pusat itu tidak sekadar janji dan bisa segera direalisasikan supaya potensi wisata di Sulsel bisa lebih dikenal dunia internasional,” ujarnya.
Sementara itu, dia memprediksi perhelatan meeting, incentive, convention and exhibition (MICE) masih akan memberikan kontribusi besar pertumbuhan industri pariwisata yang bisa memberikan dampak positif terhadap kondisi perekonomian Sulsel pada 2015.
Seperti diketahui, sejak awal Semester II/2015 Pemprov Sulsel telah mengadakan berbagai acara bertaraf internasional seperti Muktamar Muhammadiyah, pertemuan akbar Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) ke-27, dan ASEAN Mayor Forum (AMF) di Kota Makassar.
Jumlah kunjungan wisatawan ke Sulsel cenderung menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya.
Pada tahun ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel menargetkan jumlah kunjungan sebanyak 6,1 juta wisatawan yang terdiri dari 6 juta wisatawan lokal dan 150.000 wisatawan mancanegara.
Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel mencatat jumlah wisatawan mancanegara yang datang melalui pintu masuk Makassar pada Juli 2015 mengalami peningkatan sebesar 32,67% jika dibandingkan Juni 2015 yaitu dari 906 orang menjadi 1.194 orang.
Data dari BPS menunjukkan, jumlah wisatawan mancanegara tebesar yang berkunjung ke Makassar berasal dari Malaysia, Belanda, Prancis, Jerman dan Singapura.
Dari lima negara tersebut total wisatawan yang masuk berjumlah 929 orang atau sekitar 77,81% dari total wisman yang masuk melalui pintu masuk Makassar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
